Padang Lawas Defisit Capai 100 M, PC IMM Palas-Paluta Gelar Dialog Publik Tokoh Pemuda Palas
PADANG LAWAS
suluhsumatera : Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) Kabupaten Padang Lawas (Palas) melaksanakan dialog publik dengan tema "Padang Lawas Defisit, Capai 100 Milyar, Kita Harus Bagaimana ?”, di Aula Kantor Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Padang Lawas, Jumat (27/10/2023) sore.
Dialog publik yang rencana awal menghadirkan narasumber dari pihak pemerintah daerah yang dihadiri Sekda Palas, Arpan Nasution SSos sebagai Ketua Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Anggota DPRD Palas Muhammad Ike Taken Hasibuan, Ketua AMPI Palas Mardan Hanafi Hasibuan, SH, MH, dan Ketua KNPI Palas Muhammad Isra Hasibuan, SE, namun saat acara dimulai Sekda tidak hadir dengan alasan sesuatu hal perjalanan dinas ke luar daerah.
Sebagai moderator, Ketua PC IMM Palas-Paluta, Khaidar Ansori Hasibuan dan Cahyati Daulay. Dialog publik dihadiri beberapa organisasi mahasisiwa dan OKP Kabupaten Padang Lawas.
Sebagai pembicara pertama, Ketua DPD AMPI Palas Mardan Hanafi Hasibuan, SH, MH mengatakan, kekecawaannya terhadap pemerintah atas terjadinya defisit kas daerah atau yang lazim disebut defisit anggaran pada tahun 2022, yang menurut informasi yang didapat sekira Rp24 M. Sedangkan tahun 2023 mulai semester pertama hingga semester tiga Oktober 2023 mencapai Rp100 M.
Mardan juga mengatakan, tidak dapat membayangkan di daerah yang betapa kaya akan sumberdaya alam ini, sampai terjadi defisit anggaran. Menurutnya pemerintah daerah telah melakukan perbelanjaan yang lebih besar dari pada pemasukan atau seperti kata pepatah besaran pasak dari tiang.
Selain itu, Mardan juga manyampaikan kurangnya pengawasan dari legeslatif terhadap eksekutif yang sama sekali diluar dugaan dapat dikatakan tidak maksimal, sehingga para pejabat Pemda leluasa mempergunakan anggaran yang tidak seharusnya dilakukan karena minimnya kontrol.
Ditambahkan, Pemkab Padang Lawas dalam penggunaan anggaran tidak memikirkan, atau memakai sistem ekonomis, efesien, efektif, dan tekesan asal belanja, sehingga terkesan pemborosan.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPD KNPI, Muhammad Isra' Hasibuan. Ketika moderator meminta pendapatnya tentang depisit anggaran menyatakan, sangat setuju apa yang disampaikan Mardan Hanafi. Ia manambahkan, defisit anggaran tersebut dapat diatasi jika pemerintah maksimal dalam menangani perpajakan.
Karena dari pajak perkebunan, bumi dan bangunan serta galian C, Kabupaten Padang Lawas ini akan mampu mengatasi persoalan ini. Namun dalam hal ini ia menduga tidak ada tindakan untuk melakukan tagihan pajak tersebut, padahal di Padang Lawas ada 58 perkebunan yang mempunyai badan usaha yang tidak diketahui perjalanan anggarannya.
“Jangan-jangan ada udang dibalik batu atau kongkalikong antara pemerintah dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Lawas, sehinga daerah yang kaya ini tidak mempu meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD),” kata Isra'.
Mananggapi apa yang disampaikan dua tokoh pemuda Kabupaten Padang Lawas, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Ike Taken Hasibuan mengatakan, terkait defisit anggaran, ia membenarkan kejadian tersebut.
“kita memang mengalami defisit anggaran di Kabupaten Padang Lawas saat ini, dan itu barang kali apa yang disampaikan adik-adik ku tadi mungkin ada benarnya terkait ketekoran keuangan daerah kita saat ini,” katanya.
Untuk mengatasi defisit, kata Ike Taken, seharusnya Pemkab lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Ia juga mengingatkan potensi pajak daerah di Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi PAD yang cukup luar biasa.
“Namun mungkin belum maksimal apa yang dilakukan pemerintah,” paparnya.
“Dalam penganggaran Pemda wajib melihat prioritas sesuai dokumen perencanaan yang ada, rasionalisasi terhadap anggaran harus dilakukan untuk mengatasi defisit keuangan daerah ini,” lanjutnya.
Menurutnya, Pemda yang mengalami defisit harus segera melaksanakan rasionalisasi terhadap anggaran yang ada.
“Banyak yang perlu dikaji ulang dalam masalah perencanaan penganggaran di daerah. Daerah sendiri wajib mengoptimalkan PAD agar dapat membantu secara langsung keuangan, khususnya defisit yang dihadapi saat ini,” terangya.
Ike juga mengingatkan, perlu ada kreatifitas dan inovasi perbaikan pengembangan SDM serta pemanfaatan teknologi, termasuk dalam pengelolaan PAD.
“Kalau kepala dinasnya tidak mampu, yah diganti saja,” ucapnya
“Terhadap permasalahan daerah yang sedang kita hadapi, harus berupaya mencari solusi secepatnya melalui pengelolaan keuangan daerah baik berkaitan dengan Dana Transfer Daerah, DAU, DAK dan termasuk Dana Insentif Daerah (DID) serta solusi dalam penanganan inflasi daerah,” ungkap Ike.
Untuk mengatasi defisit pembiayaan tersebut, Pemkab harus melakukan upaya-upaya pencermatan belanja.
“Upaya-upaya tersebut antara lain melalui pengalihan atau rasionalisasi dan penghematan anggaran yang dimungkinkan sampai dengan akhir tahun tidak terserap,” imbuhnya.
Manjawab pertanyaan salah seoramg mahasiswa, Freddy Manda Saputra dari PMII tentang fungsi DPRD sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, Ike Taken mengatakan, memang mereka mempunyai fungsi membahas dan memberikan persetujuan Ranperda mengenai APBD yang diajukan eksekutif dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
Namun lanjutnya, itu sudah dilakukan, pada hakekatnya pelaksanaan adalah mereka yang membidangi di intansi terkait di Kabupaten Padang Lawas ini.
“Untuk itu saya bilang, seharusnya kepala daerah barani mangambil sikap manganti kepala dinas yang mambidanginya jika tak mampu bekerja,” pungkasnya.
Ketua Umum IMM Palas-Paluta, Khaidar Ansori Hasibuan berharap pejabat pemerintah daerah bersama DPRD berjalan di jalur yang sama, yaitu membangun Padang Lawas.
Peran keduanya untuk mendongkrak potensi pendapatan dapat menentukan efektivitas dalam realisasi program pembangunan daerah.
Menurutnya, revolusi APBD atau mengubah cara berpikir dan cara bertindak terhadap anggaran, dengan harapan setiap program berdampak ke masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
“Program yang kira-kira kurang berdampak sama sekali harus di evaluasi. Kalau tidak merubah mindset maka permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan,” jelasnya. (munif)
Comments