Refleksi 20 Mei, Parulian Nasution Ajak Bangun Nasionalisme Berkeadilan
PADANGSIDIMPUAN
suluhsumatera : Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei dinilai bukan sekadar seremoni tahunan atau nostalgia heroisme masa lalu.
Mantan Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan, Parulian Nasution menegaskan, peringatan tersebut harus menjadi ruang refleksi bagi rakyat untuk menakar kembali makna nasionalisme dan arah pembangunan bangsa.
Menurutnya, semangat kebangkitan nasional harus diisi dengan evaluasi terhadap kondisi bangsa saat ini, terutama menyangkut keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
Nasionalisme Bukan Sekadar Slogan
Parulian menegaskan bahwa nasionalisme bukan hanya jargon politik atau slogan kosong, melainkan pandangan hidup untuk mencapai kemajuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Bukan sekadar bernostalgia atas heroisme masa lalu tanpa pesan sejarah dan harapan bersama yang mesti dievaluasi dan diperbaharui,” tegasnya.
Ia menyebut, semangat hidup bersama harus selaras dengan nilai kemanfaatan yang dirasakan seluruh rakyat.
Menurutnya, pertanyaan mendasar dari setiap peringatan Kebangkitan Nasional adalah apakah perjuangan dan heroisme rakyat selama ini telah berbanding lurus dengan pemerataan hasil pembangunan nasional.
Semangat Nasionalisme Adalah Modal Sosial Bangsa
Parulian menilai, nasionalisme merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Indonesia sebagai bangsa besar dengan keberagaman suku, budaya, dan wilayah.
Ia mengatakan, tanpa semangat nasionalisme, sulit membayangkan adanya persatuan sosial di tengah luasnya gugusan kepulauan Indonesia. Karena itu, menjaga keadilan dan kesetaraan menjadi syarat utama agar bangsa tetap tumbuh dan kuat.
“Kesetaraan dan keadilan adalah nutrisi pokok bangsa yang mesti terjaga kelestariannya agar siklus pertumbuhan tetap bersemai,” paparnya.
Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan merupakan racun yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Belajar dari China dan Korea Selatan
Dalam refleksinya, Parulian juga menyinggung keberhasilan China dan Korea Selatan dalam membangun kebangkitan nasional yang nyata melalui kepemimpinan visioner dan pembangunan budaya produktivitas.
Menurutnya, China mampu berubah dari negara miskin menjadi raksasa ekonomi dunia di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping yang dinilai kharismatik, visioner, dan konsisten.
Ia menyebut salah satu faktor penting keberhasilan China adalah keberanian memberantas korupsi sejak awal pemerintahan.
"Produktivitas berawal dari revolusi mental yang diorganisir dengan keteladanan, tidak hanya dipidatokan,” jelasnya.
Selain China, Korea Selatan juga dinilai berhasil membangun kultur kerja yang kuat dan fokus pada program prioritas pembangunan nasional.
Kritik terhadap Ketimpangan di Indonesia
Parulian menyoroti kondisi Indonesia yang dinilainya masih dibayangi budaya konservatif, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terus menghambat produktivitas bangsa.
Ia menilai pergantian pemimpin dan slogan pembangunan belum mampu menghadirkan perubahan kultur yang signifikan. Akibatnya, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin melebar serta menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.
"Terkesan hanya ada kelompok tertentu yang terlindungi dan mendapat akses dominan terhadap kekayaan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat semangat nasionalisme perlahan kehilangan makna di tengah masyarakat.
UMKM Jadi Penopang Ekonomi Nasional
Parulian juga menyoroti pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saat ini mencapai sekitar 64 juta unit usaha di Indonesia.
Ia menilai, apabila distribusi kekayaan nasional lebih merata kepada sektor UMKM, maka efek pengganda ekonomi akan jauh lebih besar karena meningkatnya produksi, permintaan barang dan jasa, hingga daya beli masyarakat.
Namun, ia menyayangkan negara dinilai belum serius memperkuat sektor tersebut, padahal UMKM terbukti menjadi penyelamat ekonomi saat krisis 1997 maupun pandemi Covid-19.
"Ketika ekonomi pulih dan bangkit, UMKM justru kembali ditinggalkan dan hanya menjadi cerita indah para penguasa,” katanya.
Kelas Menengah Harus Diperkuat
Menurut Parulian, penguatan kelas menengah merupakan kunci penting untuk mengurangi ketimpangan dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan kelas menengah yang berdampak terhadap melemahnya daya beli masyarakat. Sementara di sisi lain, kehidupan mewah elit politik dan praktik korupsi justru semakin meningkat.
Ia menyebut banyak negara maju menjadikan kelas menengah sebagai kekuatan utama ekonomi nasional, termasuk Amerika Serikat yang dikenal sebagai pusat kapitalisme dunia.
"Jika Indonesia ingin mencapai Generasi Emas 2045 dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka kelas menengah harus diperkuat hingga mencapai 60 sampai 70 persen,” ungkapnya.
Eksploitasi Tambang dan Kemiskinan Daerah
Parulian turut mengkritik kondisi sejumlah daerah kaya sumber daya alam yang justru masih dibelit kemiskinan dan pengangguran tinggi.
Ia mencontohkan daerah yang dipenuhi aktivitas pertambangan namun masyarakatnya tidak menikmati kesejahteraan yang sepadan. Bahkan, kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan dinilai sangat tidak adil bagi rakyat.
Menurutnya, nasionalisme sejati hanya dapat tumbuh apabila rakyat merasakan kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan.
Kebangkitan Nasional Harus Diredefinisi
Di akhir refleksinya, Parulian menilai peringatan Kebangkitan Nasional perlu dimaknai ulang agar tidak hanya menjadi simbol kebangkitan segelintir elit semata.
Ia berharap pembangunan sektor pendidikan mampu melahirkan peradaban bangsa yang maju dan modern di masa mendatang.
Selain itu, ia juga berharap pemimpin baru dapat menghadirkan program-program brilian demi kemajuan bangsa dan daerah secara merata.
“Kita berharap pembangunan sektor pendidikan mampu membangun peradaban maju dan modern ke depan. Tumbuh dalam pemerataan dan merata dalam pertumbuhan. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan,” pungkasnya.
(BAS)

Comments