Gubernur Sumut Tekankan 6 Strategi Luar Biasa Dorong Pertumbuhan Ekonomi
MEDAN
suluhsumatera : Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajatan Pemprov
Sumut ditekankan untuk mengaplikasikan enam strategi extraordinary (luar biasa), untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penekanan itu diungkapkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pada rapat evaluasi bersama seluruh OPD di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jumat (17/07/2020).
Dijelaskan, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut memprediksi pertumbuhan perekonomian Sumut pada triwulan II hanya tumbuh 1,3 persen hingga 1,7 persen, karena wabah Covid-19.
Karena itu, menurut Edy Rahmayadi perlu langkah yang tidak konvensional agar perekonomian di Sumut tidak menurun drastis.
"Hasil diskusi saya dengan Kepala BI, kita perlu pertumbuhan ekonomi 3 persen agar tidak masuk ke skenario berat. Karena itu kita butuh langkah extraordinary untuk bisa mencapai itu dan tentunya juga kerja keras yang juga tidak biasa," kata Edy.
Keenam langkah extraordinary yang dimaksud adalah pra kondisi, 3T (test, tracing dan tretment), prioritas sektor, percepatan daya serap APBD, revitalisasi UMKM dan konsolidasi gugus tugas.
Untuk pra-kondisi, Edy Rahmayadi meminta kepada OPD terkait agar sosialisasi, edukasi dan simulasi protokol kesehatan diperkuat.
Sedangkan untuk 3T, dia meminta agar seluruh kebijakan didasarkan pada data dan fakta Rt (angka penambahan kasus setelah berbagai intervensi) dan R0 (angka pertambahan kasus tanpa adanya intervensi), dan untuk prioritas sektor ditekankan pada pertanian dan peternakan.
Salah satu bagian yang mendapat banyak penekanan dari Gubernur adalah percepatan daya serap APBD.
Edy meminta seluruh OPD agar mempercepat proses pencairan dana proyek fisik ataupun jasa.
Dengan begitu kata dia, harapannya perputaran uang di masyarakat semakin meningkat.
"Percepat proses pencairan dana baik proyek fisik atau jasa, jadi perputaran uang di masyarakat kita meningkat dan itu akan membantu perekonomian masyarakat kita. Tetapi, tentunya tidak melanggar ketentuan yang ada. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah kinerja kita. Kita bekerja lebih cepat, lebih gigih dan mungkin lebih lama waktunya dari yang biasa," tegasnya.
Sekretaris Daerah, R. Sabrina menambahkan, dia akan mendorong masing-masing OPD untuk menyelesaikan penghambat mereka agar dapat meningkatkan penyerapan APBD.
Beberapa penghambat yang banyak ditemukan di OPD menurutnya adalah terkait kontrak dengan penyedia jasa atau kontraktor.
"Ada beberapa OPD memang yang terhambat penyerapan APBD-nya bukan karena ada masalah, tetapi karena ketentuan kontrak yang sebelumnya sudah disepakati. Walau begitu kita akan tetap berupaya untuk mempercepat semua proses agar penyerapan APBD kita meningkat dan perputaran uang di masyarakat juga meningkat," pungkasnya. (*)
Comments