--> Kejari Padangsidimpuan Bekerja Sama dengan Pemko dalam Pertimbangan dan Bantuan Hukum | suluh sumatera

Kejari Padangsidimpuan Bekerja Sama dengan Pemko dalam Pertimbangan dan Bantuan Hukum

Bagikan:

Kejari Padangsidimpuan Bekerja Sama dengan Pemko dalam Pertimbangan dan Bantuan Hukum



PADANGSIDIMPUAN


suluhsumatera : Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan melakukan kerja sama dengan Pemko Padangsidimpuan melaksanakan Sosialisasi Peran dan Fungsi Datun bagi instansi pemerintah, Rabu (09/09/2020), di Aula Kantor Walikota Padangsidimpuan.


Wakil Walikota Padangsidimpuan, Ir. H Arwin Siregar, MM menyambut baik kehadiran Kejari Padangsidimpuan untuk memberikan sosialisasi secara khusus kepada instansi pemerintahan Kota Pangsidimpuan.


"Di sini, sudah hadir beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diharapkan nantinya upaya yang dilakukan oleh kejaksaan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Para OPD. Sehingga memahami betul bagaimana jalannya anggaran yang benar sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang," ungkapnya.


"Sekali lagi, bapak Kajari, Hendry kami ucapkan terima kasih atas inisiasi untuk berjalannya acara ini, ditambah lagi dengan membawa Pejabat dari Kejari Padangsidimpuan melakukan sosialisasi," ucap Arwin.


Sementara itu Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe menyampaikan kedepan sinergitas antara Pemko dan Kejari lebih ditingkatkan dan Pemko Padangsidimpuan dalam hal ini mengapresiasi.


Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hendry Silitonga, SH, MH mengatakan, tujuan dari Sosialisasi Peran Datun untuk mengingatkan kembali, menginformasikan tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kejaksaan Negeri dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara, diantaranya melakukan penegakkan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.


Hendry menyebut, mengutus Kasi Datun untuk berkoordinasi dengan Inspektur dengan Sekda, untuk diadakan sosialisasi agar kita lebih mengenal fungsi Datun ini dari sisi hukum perdata maupun tata usaha negara yang diberikan kewenangan bagi kejaksaan. 


"Sering kali Kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi, pengguna anggaran tidak memahami apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya. (baginda)

KOMENTAR