Gejolak Aceh, Maluku, Kalimantan, dan Papua Harus Jadi Cermin Jakarta, Asri Auzar: Jangan Sampai Ketidakadilan Fiskal Membuat Daerah Membara

PEKANBARU

suluhsumatera : Tokoh masyarakat Riau yang juga Ketua Umum Majelis Rakyat Riau (Marari), H. Asri Auzar, SH, M.Si meminta pemerintah pusat menjadikan berbagai gejolak sosial yang muncul di sejumlah daerah, seperti Aceh, Maluku, Kalimantan dan Papua, sebagai momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pola hubungan pusat dan daerah.

Menurut Asri, fenomena tersebut tidak boleh semata-mata dilihat sebagai persoalan keamanan atau perbedaan persepsi di lapangan. 

Pemerintah pusat harus berani jujur melihat persoalan yang lebih mendasar, yakni ketimpangan pembangunan, distribusi kesejahteraan, pengelolaan sumber daya alam serta hubungan fiskal antara pusat dan daerah.

"Ini menjadi titik puncak agar Pemerintah Pusat mau mengevaluasi diri. Negara kita ditopang oleh sumber daya alam daerah dan semangat kecintaan daerah kepada negeri ini. Seharusnya kecintaan itu diimbangi dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk mengembalikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di daerah. Jangan terkesan Pemerintah Pusat malah melakukan pemerasan terhadap daerah yang bisa saja menyulut disintegrasi," tegas Asri saat diwawancarai sejumlah media di Pekanbaru, Ahad (16/8/2026).

Asri Auzar mengingatkan, jangan sampai masyarakat di daerah yang selama ini menjadi penyangga ekonomi nasional justru merasa menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri.

"Jangan ada lagi ketidakadilan. Ini suara-suara yang harus diperhatikan dan direspon cepat pemerintah. Jangan ada pembiaran. Kasihan daerah. Ketika kemampuan fiskal daerah terganggu, yang pertama merasakan dampaknya adalah masyarakat. Jalan, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan pelayanan publik semuanya ikut tertekan," tegasnya.

Dikatakan Asri Auzar, otonomi daerah jangan hanya menjadi slogan.

Asri menilai, persoalan tersebut harus dikembalikan kepada semangat awal reformasi dan otonomi daerah. 

Otonomi daerah, tegasnya, bukan sekadar pemindahan kewenangan administratif dari Jakarta ke daerah, tetapi harus disertai dengan kemampuan fiskal yang memadai.

"Kalau kewenangan diberikan tetapi sumber pendapatannya dikendalikan sedemikian rupa, lalu daerah penghasil tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk membangun masyarakatnya, maka spirit otonomi daerah itu menjadi kehilangan makna. Saat ini terkesan daerah harus mengemis ke Jakarta untuk mendapatkan hak keungannya," kata Asri dengan nada emosi.

Asri juga melihat bahwa hubungan pusat dan daerah seharusnya dibangun atas dasar kemitraan, keadilan dan saling percaya, bukan hubungan yang membuat daerah selalu bergantung kepada keputusan pemerintah pusat dan penuh tekanan.

"Jangan sampai kepala daerah setiap tahun hanya sibuk menghitung berapa yang akan ditransfer dari Jakarta. Daerah harus diberi ruang untuk mengelola potensinya, sementara pusat memastikan pemerataan dan keadilan," tutur H. Asri.

Asri juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi. 

Dikatakannya, daerah seperti Riau telah puluhan tahun memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. 

Namun, pembangunan di daerah penghasil harus benar-benar mencerminkan kontribusi tersebut.

"Riau ini negeri minyak yang kaya. Tetapi masyarakat Riau hanya melihat minyak keluar dari perut bumi, sementara kesejahteraan masyarakatnya tidak bergerak sebanding dengan kekayaan yang dihasilkan," tegasnya lagi.

Menurut Asri Auzar, persoalannya bukan sekadar berapa besar dana yang diterima daerah, tetapi bagaimana desain hubungan fiskal tersebut mampu menciptakan rasa keadilan. 

“Kalau daerah penghasil merasa terus-menerus kehilangan ruang fiskal dan merasa diperas, jangan heran jika muncul bibit-bibit kekecewaan. Ini yang harus dicegah sebelum menjadi persoalan yang lebih besar dan berujung pada disintegrasi nasional," terangnya.

Asri meminta Pemerintah Pusat tidak hanya melihat persoalan berdasarkan daerah yang sedang ramai diberitakan.

Menurutnya, berbagai "riak-riak" sosial, ekonomi dan politik di banyak daerah harus dibaca sebagai sinyal bahwa terdapat persoalan struktural yang membutuhkan evaluasi nasional.

“Jangan hanya melihat Aceh, Maluku, Papua dan Kalimantan saja. Lihat juga Riau dan Sumatera serta seluruh wilayah Indonesia. Ada 33 provinsi dengan karakter persoalan yang berbeda-beda. Ada daerah penghasil minyak, gas, batu bara, mineral, perkebunan, kehutanan, perikanan dan berbagai sumber daya lainnya. Tetapi ada juga daerah yang sangat terbatas sumber dayanya," jelasnya.

Ditegaskan Asri Auzar, pemerintah harus membangun desain fiskal yang mampu menjawab dua persoalan sekaligus: keadilan bagi daerah penghasil dan pemerataan bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

“Jangan kita pertentangkan daerah penghasil dengan daerah bukan penghasil. Negara harus hadir membuat formula yang adil. Daerah penghasil mendapatkan haknya secara proporsional, sementara daerah yang tertinggal tetap mendapatkan afirmasi," katanya.

Lebih lanjut Asri Auzar juga secara khusus mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan Indonesia bukan hanya pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar, tetapi sejauh mana negara mampu menghadirkan jalan, listrik, internet, sekolah, fasilitas kesehatan dan lapangan pekerjaan hingga ke pelosok negeri.

"Bagaimana mungkin kita bicara Indonesia maju kalau masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, anak-anak yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk sekolah, dan masyarakat perbatasan yang tidak mendapat perhatian dari pemerintahannya sendiri?,” tutup Asri Auzar.

(ril)