Disepakati, Pendapatan dan Belanja Daerah Bertambah Rp10,5 Miliar dalam KUA-PPAS Sumut 2027
MEDAN
suluhsumatera : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyepakati penambahan proyeksi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp10,5 miliar dalam finalisasi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil sinkronisasi lanjutan dengan mempertimbangkan masukan komisi-komisi DPRD Sumut serta penyesuaian sejumlah komponen anggaran.
Rapat sinkronisasi dan finalisasi tersebut berlangsung di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin jajaran pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumut, termasuk Ketua Banggar Ihwan Ritonga, serta dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor selaku Ketua TAPD bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam paparannya, Timur Tumanggor menjelaskan, setelah proses sinkronisasi dan finalisasi selama beberapa minggu terakhir serta menyerap hasil pembahasan komisi-komisi, rancangan struktur KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mengalami penyesuaian pada sisi pendapatan dan belanja daerah.
"Rancangan KUA-PPAS 2027 yang kita bahas sebelumnya sebesar Rp12.096.934.629.310. Setelah kita lakukan finalisasi dan sinkronisasi, pendapatan daerah menjadi Rp12 triliun lebih, atau bertambah sebesar Rp.10.500.000.000," ujar Timur Tumanggor di hadapan pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumut.
Penambahan pendapatan daerah sebesar Rp10,5 miliar tersebut berasal dari tiga komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni pajak daerah bertambah Rp4 miliar, retribusi daerah bertambah Rp5,5 miliar, serta lain-lain PAD yang sah bertambah Rp1 miliar.
Seiring dengan penyesuaian pendapatan, belanja daerah juga bertambah Rp10,5 miliar, dari semula sekitar Rp12,221 triliun menjadi sekitar Rp12,232 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer masih mengacu pada surat Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan nilai yang sama untuk sementara waktu, begitu pula pos lain-lain pendapatan yang sah.
Pada sisi belanja daerah, penyesuaian tersebut juga diikuti pergeseran internal antara belanja operasi dan belanja transfer. Belanja operasi berkurang Rp50 miliar, sedangkan belanja transfer, khususnya Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), bertambah Rp60,5 miliar.
Untuk struktur pembiayaan Tahun Anggaran 2027, proyeksi surplus maupun penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp125 miliar, tanpa pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan neto tercatat Rp125 miliar, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan diproyeksikan dalam posisi berimbang atau nol.
(*)

Comments