Ketua IKA PMII Sumut Dorong Verifikasi Ulang Ijazah Seluruh Anggota DPR Hingga Tingkat Daerah
MEDAN
suluhsumatera : Pendidikan formal merupakan salah satu persyaratan normatif dalam berbagai jenjang profesi dan jabatan di negeri ini.
Mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, hingga berbagai sektor pekerjaan lainnya, pendidikan menjadi bagian penting dalam memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan.
Mencuatnya polemik mengenai riwayat pendidikan dan keabsahan ijazah pejabat publik belakangan ini kembali mengundang perhatian masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi penting, terutama karena lembaga legislatif, baik DPR maupun DPRD, memiliki tugas dan tanggung jawab strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sumatera Utara Drs. H. Ance menilai perlu adanya langkah konkret untuk mendorong transparansi dan keterbukaan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR dan DPRD di berbagai tingkatan.
Hal itu disampaikan pada wartawan, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, verifikasi ulang dokumen pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), hingga jenjang pendidikan tinggi S1, S2, dan S3.
"Hal ini penting agar tidak menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Setiap anggota DPR maupun DPRD perlu memiliki jiwa besar untuk membuka dan mempublikasikan riwayat pendidikan masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik," ujarnya.
Ia menegaskan, pendidikan formal sangat penting sebagai persyaratan normatif dalam menduduki jabatan publik. Namun, pendidikan formal saja tidak cukup.
Seorang pejabat publik juga membutuhkan kapasitas, integritas, pengalaman, serta kemampuan kepemimpinan yang dapat ditempa melalui berbagai proses, termasuk pendidikan dan kaderisasi organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti PMII.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri dan mengklarifikasi riwayat pendidikan seluruh anggotanya, termasuk anggota DPRD di berbagai tingkatan melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Proses tersebut juga perlu melibatkan pihak sekolah maupun perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah, sehingga keabsahan dokumen dapat diperiksa berdasarkan data dan prosedur resmi.
Apabila ditemukan pelanggaran atau penggunaan ijazah yang tidak sah, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila seluruh dokumen pendidikan terbukti sah, hasil verifikasi tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
"Dengan demikian, persoalan ini tidak terus menjadi bola liar dan menimbulkan prasangka di tengah masyarakat. Keterbukaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pejabat publik untuk menjaga kepercayaan rakyat," tegasnya.
Ia berharap seluruh anggota DPR dan DPRD memiliki kebesaran hati untuk mendukung proses verifikasi tersebut.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara harus dibangun melalui transparansi, integritas, dan keteladanan para penyelenggara negara."pungkasnya.
(hrp)

Comments