Laporan Korban Sipil ke Jokowi, Kapolda Papua Minta Veronica Koman Jangan Jual Negara Ini

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw. Foto: Kompas.com

suluhsumatera - Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw angkat bicara terkait laporan yang dilakukan pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman.

Ia mengatakan, laporan Veronica kepada Presiden Joko Widodo yang menyebut ada 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018, tidak berdasar seperti yang dilansir Kompas.com.

Bahkan, ia menyebut apa yang dilakukan Veronica tersebut hanya upayanya untuk sekadar mencari makan.

"Jangan jual negara dan bangsa ini. Dia (Veronica Koman) siapa sih sebenarnya? Warga negara mana dia? Kok tega sekali melakukan seperti itu," kata Paulus.

Ia mengatakan, penanganan kerusuhan yang terjadi di Papua dilakukan secara profesional oleh polisi.

Dengan demikian, laporan yang disampaikan Veronica dan sejumlah aktivis lainnya tersebut dianggap hanya fitnah.

Data yang disampaikan disebut tidak logis karena yang disampaikan tentang Papua, sedangkan dia sendiri tidak berada di lapangan.

“Kalau berani datang ke sini berhadapan dengan kami di sini. Biar saya tunjukkan di depan mata dia apa yang sebenarnya terjadi," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Vero dan sekelompok aktivis mengaku telah menyerahkan laporan tersebut kepada Jokowi saat sedang berkunjung ke Canberra, Australia, Senin (10/2/2020).

"Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," ungkap Veronica melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/2/2020).

"Kami juga menyertakan nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018, baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian,” sambung dia.