Antisipasi Penyebaran Covid-19, Pemkab Labusel Gelar Musrenbang RKPD 2021 Pakai Video Conference, Angka Kemiskinan Menurun
KOTAPINANG
suluhsumatera : Ditengah mewabahnya virus Corona (Covid-19) di berbagai daerah di Tanah Air, Pemkab Labusel tetap melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021 di ruangan command center kabtor bupati, Senin-Selasa (20-21/04/2020).
Berbeda dengan biasanya, pelaksanaan Musrenbang kali ini dilakukan melalui Video Conference (Vidcon), sehingga para peserta tidak bertatap muka secara langsung.
Musrenbang dibuka oleh Bupati, Wildan Aswan Tanjung. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Kholil Jufri Harahap, Ketua DPRD H. Ediy Parapat, Wakil Ketua DPRD H. Zainal Harahap dan H. Syahdian Purba, Kajari Ketut Winawa, SH, MH, unsur Muspida, Sekda Zulkifli, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.
Bupati mengatakan, dilaksanakannya Musrenbang melalui Vidcon sebagai antisipasi penyebaran virus Corona. Menurutnya, hal ini dilaksanakan menyikapi situasi di lapangan terkait Covid-19.
"Kami berharap, pelaksanaan Musrenbang melalui video conference ini tidak mengurangi makna dari tujuan perencanaan yaitu aspiratif, partisipatif, dan akomodatif sebagaimana harapan masyarakat," ungkap Bupati.
Dijelaskan, secara nasional ada empat indikator makro untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka.
"Pada 2019 IPM Kab. Labusel sebesar 71, 39, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 70,98, dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,35 persen mengalami kenaikan dari tahun 2018 yakni 5,27 persen dan berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yaitu 5,27 persen," katanya.
Adapun jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 kata dia, yaitu 8,94 persen, atau mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu 10,00 persen. Sedangkan angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 yaitu 4,80 persen.
Wildan juga mengatakan, kemampuan Pemkab, baik dari sisi manajerial, SDM maupun kemampuan penganggaran sangat terbatas, sementara kegiatan pembangunan yang harus didanai menggunakan APBD jumlahnya sangat banyak.
"Perlu kecermatan untuk menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, terutama membuat kebijakan program dan kegiatan pada OPD berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19," paparnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda, Kamaluddin Siregar, SPd, MSi memaparkan isu strategis prioritas dan sasaran arah kebijakan Kab. Labusel tahun 2021 yakni, peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja yang berdaya saing, pengembangan pembangunan dalam realisasi pembangunan daerah, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan terbuka lowongan pekerjaan.
Selain itu lanjut dia, percepatan infrastruktur dasar, aksebilitas dan koneksifitas wilayah, penggaluan potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi, dan peningkatan inovasi daerah.
"Target yang harus dicapai pada tahun 2021 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen, angka kemiskinan menjadi 8,04 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,5 persen, dan IPM sebesar 72,20," katanya. (sya/ril)
Comments