Erick Thohir Bilang, Besarnya Impor Alkes Selama Ini Peluang Bagi Mafia
JAKARTA
suluhsumatera : Besarnya impor alat kesehatan di Tanah Air selama ini diyakini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sebagai peluang bagi mafia alat kesehatan.
Dikatakan Erick, sekarant ini Indonesia masih 90 persen impor alat kesehatan dari luar negeri. Sehingga menurutnya, hal itu menjadi peluang bagi mafia-mafia alat kesehatan yang memanfaatkan momen tersebut.
"Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak, janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga tadi, alat kesehatan musti impor, bahan baku musti impor," kata Erick melalui live streaming di akun Instagram miliknya, Kamis (16/4/2020), seperti dilansir dari laman detikcom.
"Kalau kita tidak gotong-royong, tidak bangun bangsa kita dengan diri sendiri, memang bangsa lain peduli. Kita yang harus peduli pada bangsa kita. Jangan semua ujung-ujungnya duit terus, dagang terus, akhirnya kita terjebak short term policy. (Impor alat kesehatan) Didominasi mafia, trader-trader itu, kita harus lawan dan ini Pak Jokowi punya keberpihakan itu," tambahnya.
Ia pun menyayangkan Indonesia yang masih sangat bergantung dengan impor. Menurutnya, sebagai negara besar seharusnya Indonesia dapat mengurangi impor tersebut.
Erick bertekad ingin menekan impor produk alat kesehatan dengan mensinergikan BUMN yang ada.
Saat ini lanjut dia, beberapa BUMN sedang berjuang membuat ventilator seperti PT. Len Industri (Persero), PT. Dirgantara Indonesia (PTDI), PT. Pindad (Persero), dan 15 tim pengembang lainnya yang berasal dari pihak swasta, universitas dan lembaga riset lain.
Nantinya, kata Erick, para tim penemu ventilator lokal tersebut akan disinergikan oleh industri pertahanan. Namun ia belum menjabarkan secara rinci apa yang mau dilakukan selanjutnya.
"Para penemu ventilator-ventilator lokal kita akan sinergikan dengan industri pertahanan kita. Kemarin saya sudah coba kontak yang ada di industri pertahanan untuk coba disinergikan," sebutnya.
Meskipun tidak bisa 100 persen non impor sebut dia, setidaknya Indonesia bisa mengurangi hal itu untuk menekan pengeluaran negara.
"Kalau hari ini bisa 10 persen, tahun depan 30 persen, tahun depannya lagi 50 persen. Kita juga tidak anti impor, memang ada beberapa yang tidak bisa dilakukan tetapi yang bisa kita lakukan, harus bisa," tegasnya. (*)
Comments