Persoalan Lahan Desa Rimbo Panjang dan Karya Indah Kampar Jadi Sorotan Kementerian ATR/BPN
JAKARTA
suluhsumatera : Persoalan lahan dan tapal batas antara Desa Rimbo Panjang, Kec. Tambang dengan Desa Karya Indah, Kec. Tapung di Kab. Kampar, Provinsi Riau, menjadi sorotan Kementerian Agraria dan Tata Ryan/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal menjelaskan, untuk menetapkan batas desa adalah kewenangan Pemkab Kampar.
Ditegaskan, batas yang belum jelas harusnya Pemkab Kampar minta untuk dilakukan pemetaan desa lengkap.
"Sebenarnya BPN ada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) yang akan menghasilkan Pemetaan Desa Lengkap, tapi apabila kegiatan PTSL belum sampai ke desa tersebut sedangkan Pemkab ingin segera mendapatkan Pemetaan Desa Lengkap, maka dapat dilakukan kerja sama antara Pemkab dengan BPN," jelasnya, Selasa (16/06/2020) melalui pesan WhatsApp.
Yang mana, jelas dia, anggaran disediakan oleh Pemkab Kampar, sedangkan BPN yang melaksanakan pemetaannya.
Menurutnya, batasnya nanti disepakati antar desa dengan dipandu oleh Pemkab Kampar, agar tidak terjadi keributan atau saling klaim.
"Kalau ini dapat diselesaikan, maka keuntungan bagi masyarakat akan mengetahui dia masuk di desa yang mana. Kalai tidak diselesaikan justru akan di manfaatkan oleh mafia tanah dan orang orang yang mengambil keuntungan dengan ketidak jelasan tersebut," ujarnya.
Menurut dia, biasanya mafia tanah berkolaborasi dengan orang dalam BPN dan oknum aparat desa.
"Saya sangat mendukung kalau polisi menangkap oknum pemalsu surat tanah," katanya lagi.
Dia menuturkan, untuk pembelian lahan, harus jelas asal usul lahan dan membeli kepada pemilik, bukan kepada penggarap.
Kemudian, alas hak penjual harus jelas dan wajib konfirmasi ke Dinas Kehutanan, siapa tahu masuk wilayah hutan.
Untuk Kepala Desa (Kades) sebut dia, perannya kalau ada pemetaan harus membantu menunjukkan batas desa, agar ada kepastian bidang tanah itu masuk desa yang mana.
Kondisi sekarang ini jelas dia, terlihat ditengah masyarakat letak atau lokasi bidang tanahnya masyarakat masuk desa apa.
"Kepala desa juga jangan asal menyetujui kalau ada jual beli tanah, padahal dia belum jelas tanah milik siapa," tegasnya.
Kepada masyarakat pemilik tanah, Irjen Kementerian ATR/BPN menganjurkan memasang patok batas bidang tanah dan menanam tanaman apa saja, walaupun menanamnya tidak banyak, agar keliatan ada aktifitas sebagai tanda tanah tersebut diurus. (*/ril)
Comments