Ijeck Berharap, Bantuan Covid-19 Tahap II di Sumut Tepat Sasaran
MEDAN
suluhsumatera : Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menyatakan, Pemprov akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar bantuan yang diberikan dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 tepat sasaran.
"Sehingga bantuan pada tahap kedua ini tepat sasaran. Ke depan semakin baik data yang kita miliki, akan semakin banyak warga yang terbantu, karena pemberian bansos itu tepat sasaran," ungkap Wagub saat menjadi narasumber dialog dengan topik Pengawasan Penyaluran Dana Bansos Pada Masa Tanggap Bencana Covid-19, kemarin.
Bantuan itu juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah. Jika bantuan itu dalam bentuk tunai, seharusnya bisa dibelanjakan di daerah, agar ekonomi daerah berputar.
Dia pun mengatakan, dampak dari Covid-19 adalah bertambahnya pengangguran, banyak usaha yang terganggu, sehingga bertambah data warga miskin baru. Untuk itu kata dia, perlu dilakukan verifikasi dan validasi agar semua mendapatkan bantuan.
Satgas Wilayah I Pencegahan KPK Maruli Tua Manurung mengatakan, salah satu modus penyimpangan adalah terkait data. Untuk itu, KPK akan mendorong agar pihak terkait melakukan validasi data setiap enam bulan sekali.
"Butuh kerja keras memang untuk mendapatkan data yang valid. Untuk itu perangkat Dinas Sosial dan perangkat terkait di daerah harus serius untuk melakukan pemutakhiran data. Karena seharusnya data yang sudah dikumpulkan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial," tambahnya.
Dikatakannya, KPK saat ini fokus untuk memberantas korupsi dalam hal penanganan pandemi Covid-19.
Secara teori kata dia, saat masa krisis seperti sangat rawan terjadi penyimpangan, terutama saat penyaluran Bansos.
"Kami sudah melakukan maping terkait potensi penyimpangan yang akan terjadi. Pertama itu terkait validasi data. Kami pun fokus untuk memastikan data tersebut clean dan clear, tidak ada data yang fiktif," ujarnya.
Selanjutnya sebut dia, yang menjadi potensi penyelewengan adalah pengadaan Bansos. Apalagi masih banyak Bansos yang disalurkan dalam bentuk Sembako.
"Kami sudah sampaikan kepada Gubernur Sumut agar memberikan bantuan dalam bentuk cash transfer," tambahnya.
Terakhir, potensi penyimpangan Bansos terkait dengan penyelenggaraan Pilkada. Maruli menjelaskan, banyak oknum atau pun relawan yang memanfaatkan Bansos yang dimasukkan gambar-gambar dari para calon.
"Untuk mengantisipasi penyimpangan itu, KPK pun meluncurkan aplikasi Jaga Bansos yang dapat diunduh pada gawai android maupun iOS. Fitur ini dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan/penyalahgunaan bantuan sosial. Keluhan atau laporan yang masuk ke Jaga Bansos, akan diterima KPK, kemudian diteruskan kepada pemda terkait," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Yono Andi Atmoko mengatakan, seharusnya dengan bantuan dari Pemprov Sumut, seluruh warga yang terdampak tidak ada lagi yang tidak kebagian Bansos.
"Dari perhitungan yang sudah kami lakukan, harusnya di seluruh kabupaten/kota di Sumut, seluruh warga yang terdampak harusnya kebagian semua. Dengan adanya warga yang tidak menerima Bansos, menunjukan ada yang salah dengan data. Kami pun turun langsung ke lapangan untuk melakukan validasi dan saat ini masih sedang berproses," terangnya. (*)
Comments