Pejabat Eselon II Harus Kreatif dan Inovatif
MEDAN
suluhsumatera : Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, R. Sabrina menyatakan, pejabat eselon II Pemprov Sumut harus berpikir kreatif dan bertindak inovatif, sehingga mampu mengambil kebijakan tepat, sesuai Era Revolusi Industri 4.0, dalam mewujudkan visi Sumut.
Hal itu disampaikan Sabrina ketika menjadi narasumber Webinar yang diselenggarakan DPD Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) dengan tema "Mencari Pejabat Eselon II yang Profesional dalam Visi Sumut Bermartabat" di ruang Sumut Smart Provinsi, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (24/07/2020).
"Sampai hari ini terus kita dorong agar para pejabat eselon II senantiasa mampu melahirkan kreativitas dan inovasi, agar tidak ketinggalan perkembangan dalam mengambil kebijakan," ujar Sabrina.
Sabrina juga mengatakan, bahwa pejabat eselon II harus memiliki sifat profesionalisme.
Seorang profesional kata dia, harus mempunyai keahlian, objektif dan memiliki semangat pengabdian.
"Juga harus memiliki tiga hal pokok, yakni skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan) dan attitude (sikap)," paparnya.
Terkait beberapa posisi pejabat eselon II di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum defenitif, Sabrina mengaku akan segera membuka dan mengumumkan asesmen ke publik, bila sudah mendapat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto yang juga berpartisipasi dalam Webinar tersebut mengatakan, dapat memahami adanya sejumlah OPD yang dipimpin Plt.
Bahkan menurutnya hal tersebut sudah tepat untuk mengisi kekosongan jabatan.
"Pemprov Sumut sebenarnya tidak menginginkan rangkap jabatan, namun itu lah langkah tepat yang sudah diambil Pemprov untuk mengisi kekosongan," katanya.
Disampaikan juga, belum semua ASN satu visi dan misi dengan keinginan Gubernur, dan gaya inovatif dari ASN belum terasa untuk melakukan perbaikan.
Untuk itu, Hendro mengajak agar para ASN terus dipacu lagi untuk dapat melahirkan kreativitas.
Dekan Fisipol USU Muryanto Amin menyampaikan, selain kreativitas, para ASN juga harus tanggap terhadap perkembangan teknologi, salah satunya dengan memanfaatkan big data analytics.
"Tidak bisa lagi kepala biro tidak mengetahui big data analytics, karena berfungsi untuk mengambil suatu keputusan. Misalkan dalam memberikan izin aplikasi online kita harus mempertimbangkan pergerakan ekonomi yang akan terjadi, sehingga efektivitas kebijakan terasa pada masyarakat," tambahnya.
Terakhir, Ketua LPKAN Sumut, Rafriandi Nasution mengatakan PNS harus senantiasa meningkatkan kompetensi, inovasi dan pelayanan prima untuk publik.
Terkait rencana akan dilakukanya ujian asesmen untuk Eselon II, Rafriandi berharap agar pada lelang jabatan yang akan dilaksanakan perlu adanya terobosan-terobosan baru.
"Misalkan bila sudah didapati lima besar nama, para calon mengungkapkan visi misi mereka pada acara Webinar, sehingga masyarakat juga mengetahuinya," terangnya. (*)
Comments