Peringati Kemerdekaan, PKS Kritik Keras Pemerintahan Jokowi
 |
| Presiden PKS, Sohibul Iman. Foto: internet. |
JAKARTA
suluhsumatera : Presiden PKS, Sohibul Iman mengkritik keras pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada upacara peringatan HUT ke 75 RI di DPP PKS, Senin (17/08/2020).
Sohibul mengkritik keras pemerintah soal pemimpin cuci tangan yang menyedihkan. Dia memandang kepemimpinan harusnya mampu memberikan solusi bukan sekedar janji-janji belaka.
"Republik ini membutuhkan pemimpin yang turun tangan menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan justru sibuk cuci tangan dari kesalahan-kesalahan," kata Sohibul dalam keterangannya, Senin (17/08/2020), seperti dikutip dari laman detikcom.
Disebutkan, kebijakan saat krisis harus memenuhi tiga hal, yaitu tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Menurutnya, program-program pemerintah justru banyak yang tidak memenuhi ketiganya.
"Program pemerintah justru banyak yang tidak tepat manfaat, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat waktu, dan bahkan patut diduga buruk dari aspek tata kelolanya (bad governance)," tegas Sohibul.
Dikatakan, dalam penanganan Covid-19 ini, seharusnya berfokus pada penanganan kesehatan, jangan korbankan penanganan pandemi untuk kepentingan ekonomi.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi secara bersamaan.
"Ini akan menjadi double mistake. Gagal mengendalikan pandemi, gagal memulihkan ekonomi. Ternyata kebijakan pemerintah hari ini membuahkan hasil yang menyedihkan. Kesehatan masih tetap terbengkalai, kurva pandemi kita tetap naik. Sisi lain, kondisi ekonomi kita makin terpuruk," kata Sohibul menekankan poin ini.
Dia pun menilai pemerintah gagal paham dalam strategi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Ia juga meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi pandemi sehingga pemulihan ekonomi bisa sejalan.
"Artinya, jika pemerintah semakin cepat dan tepat mengatasi pandemi, maka ekonomi akan semakin cepat pulih. Dan sebaliknya, jika pemerintah semakin lambat dan tidak akurat dalam menangani pandemi, maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya. Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan yang terinfeksi sebagai biaya dari krisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Terkait Perppu Nomor 1 tahun 2020, dia menilai menjadi sikap otoriter pemerintah di masa pandemi ini.
"Atas nama penanganan pandemi Covid-19, Presiden mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi UU. UU tersebut memperkuat kekuasaan dan otoritas eksekutif dalam kebijakan fiskal, moneter, budgeting dan legislasi," tegas Sohibul.
Terkait kritik keras PKS itu, partai koalisi pemerintahan langsung meluruskan soal tudingan Jokowi cuci tangan.
"Tidak ('cuci tangan'), beliau turun tangan. Mengeluarkan kebijakan untuk rakyat," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Senin (17/08/2020). (*)
Comments