BBM Premium Kabarnya Mau Dihapus, Ini Kata Ahok
JAKARTA
suluhsumatera : Informasi terkait rencana pengahapusan Premium kian mencuat.
Hangatnya kembali wacana tersebut karena dilontarkan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) MR Karliansyah.
Ia menyebut, Premium akan dihapus pada 1 Januari 2021 di Jawa, Madura Bali (Jamali). Kemudian dilanjutkan ke wilayah lain.
"Syukur Alhamdulillah, Senin malam yang lalu saya bertemu dengan Direktur Operasi Pertamina, beliau menyampaikan per 1 Januari 2021, Premium di Jamali (Jawa, Madura, Bali) khususnya itu akan dihilangkan. Kemudian menyusul kota-kota lainnya di Indonesia," kata Karliansyah dalam Wbinar yang tayang di YouTube YLKI ID, Jumat (13/11/2020), seperti dilansir dari lamab detikcom.
Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun merespon kabar tersebut.
Saat dikonfirmasi, Ahok menjawab jika hal itu tidak benar. Ahok kemudian pun meminta agar hal itu dikonfirmasi ke direksi Pertamina.
"Setahu saya tidak benar. Cek ke direksi atau corcom," kata Ahok kepada detikcom, Jumat (20/11/2020).
Sebelumnya, manajemen Pertamina menyatakan penghapusan Premium hanya bisa dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
"Kalau ada Premium mau dihapuskan itu pasti akan diterbitkan dulu regulasinya atau SK Menteri atau Perpres. Kalau Premium (mau dihapus) itu (harus sesuai) Perpres," kata Vice President Promotion and Marketing Communication PT. Pertamina, Arifun Dhalia dalam Webinar yang diselenggarakan YLKI, Rabu (18/11/2020).
Sambil menunggu itu, pihaknya telah membatasi pasokan Premium dengan Program Langit Biru (PLB) yang memberikan harga Pertalite setara Premium. Hal itu dilakukan agar masyarakat mau beralih dari Premium.
Pasalnya, negara ASEAN lainnya sudah tidak ada yang menjual BBM dengan kadar Research Octane Number (RON) 88 tersebut, kecuali Indonesia. Hanya ada 7 negara di dunia yang masih menggunakan BBM setara Premium.
"Hanya tinggal tujuh negara yang masih menjajakan setara Premium ini yaitu Indonesia, Kolombia, Mesir, Mongolia, Bangladesh, Ukraina, dan Uzbekistan," kata Arifun. (*)
Comments