--> Gubernur Sumut Yakinkan DPR Terkait Kondusifitas Jelang Pilkada Serentak | suluh sumatera

Gubernur Sumut Yakinkan DPR Terkait Kondusifitas Jelang Pilkada Serentak

Bagikan:

Gubernur Sumut Yakinkan DPR Terkait Kondusifitas Jelang Pilkada Serentak


MEDAN


suluhsumatera : Anggota DPR RI diyakinkan tentang kesiapan dan kondusifitas selama pelaksanaa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 23 kabupaten/kota se Sumatera Utara (Sumut), sejak digelar hingga diumumkannya pemenang dalam pesta demokrasi.


Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 secara virtual yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan sejumlah legeslator lainnya di Pendopo Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Medan, Senin (23/11/2020).


Turut hadir Sekdapov Sumut  R. Sabrina, Kapolda Sumut Irjen. Pol. Martuani Sormin, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan, Komisioner KPU dan Bawaslu kebupaten/kota (langsung/virtual) serta pemerintah kabupaten/kota.


Gubernur menyampaikan, sampai saat ini, situasi pandemi Covid-19 masih terus dilakukan penanganan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 


Meskipun diakuinya masih ada beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, namun hampir semua kabupaten/kota sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kesiapan puncak pesta demokrasi 9 Desember 2020 mendatang.


"Saya hanya ingin menyampaikan khususnya pada partisipasi pemilih, kami ingin kita bersama untuk meningkatkannya. Sedangkan untuk (data) Covid-19 setiap hari ada yang terpapar hingga 250 orang. Tetapi pekan ini tinggal 70-an (per hari), turun cukup drastis. Kami tetap jaga, menegakkan protokol kesehatan,"'ujar Gubernur.


Dengan begitu kata Gubernur, Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota terutama yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, melalui Satgas yang ada serius menyelesaikan persoalan tersebut.


Karena itu lanjutnya, untuk suksesnya pesta demokrasi ini, pihaknya berusaha menjaga netralitas aparatur (ASN).


"Saya tidak khawatir kepada rakyat Sumatera Utara. Kami mohon, tolong jangan ada yang memancing-mancing membuat tidak netral. Mari kita bersama sukseskan Pilkada ini," sebutnya.


Ditegaskan, siapapun yang berusaha memecah belah dan membuat rakyat takut, aturan main yang berlaku akan membuatnya mendapatkan sanksi tegas. 


Termasuk bagi pelanggar peraturan, akan ditindak. Sebab menurutnya, Pilkada adalah pesta rakyat.


"Kalau kita bersama meyakinkan ini dilaksanakan sukses, tidak ada yang memprovokasi, yakinlah itu sukses. Untuk itu ikuti saja (aturan). Semoga Sumatera Utara sukses melaksanakan Pilkada," katanya.


Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebutkan, kedatangan pihaknya ke Sumut dalam rangka memonitoring kesiapan dan perkembangan yang ada terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. 


Apa lagi kali ini, suasana pandemi Covid-19 membuat banyak perubahan dan penyesuaian terhadap aturan yang ada.


"Tentu perubahan secara cepat itu harus diakselerasi dengan perkembangan di lapangan. Supaya berjalan baik, kami datang ke Sumut. Karena daerah ini secara persentase paling banyak melaksanakan Pilkada, yakni 23 kabupaten/kota," jelas Doli.


Dirinya menekankan, indikator kesuksesan Pilkada serentak kali ini ada tiga yakni, seluruh tahapan berjalan baik, tingkat pertisipasi pemilih tinggi sebagaimana ditetapkan targetnya secara nasional sebesar 77,5 persen serta keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat dari masalah pandemi Covid-19.


"Isu lain adalah netralitas ASN dan TNI/Polri. Kemudian soal DPT (Daftar Pemilih Tetap), ini masalah klasik, berkaitan soal data kependudukan. Kami akan rapat khusus dengan ini, termasuk kesiapan logistik. Kemudian soal keamanan Pilkada," ujar legeslator Dapil Sumut III DPR RI tersebut.


Menanggapi soal keamanan, Kapolda Sumut, Irjen. Pol. Martuani Sormin menyampaikan kesiapan pihak kepolisian dalam mengamankan jalannya tahapan Pilkada serentak 2020. Ada 12.350 personel dikerahkan untuk itu, dengan persentase 2/3 dari total jumlah personel yang ada di Sumut yakni 20.669 orang.


Martuani juga menyampaikan bahwa ada TPS yang masuk kategori aman (18.502 TPS), rawan (1.223), sangat rawan (179) dan TPS khusus (15 TPS). Adapun jumlah penempatan personel pengamanan disesuaikan dengan kategorisasinya. Termasuk juga dukungan dari personel TNI, jajaran Kodam I/BB.


Begitu juga soal pengamanan logistik, kata Kapolda, mulai dari pencetakan, pengiriman hingga pendistribusian, dilakukan oleh TNI/Polri. Semua diantisipasi dari segi jumlah dan kualitas barangnya. 


Dengan demikian lanjutnya, semua perjalanan persiapan Pilkada berjalan lancar, termasuk pada pelanggaran Pilkada yang kemudian dimintakan kepada Bawaslu untuk bersikap tegas sekaligus mengantisipasi.


"Untuk semua tahapan, kami sudah instruksikan untuk diberikan teguran bagi yang melanggar protokol kesehatan, namun leading sektornya Bawaslu. Instruksi Kapolri, secara resmi kami nyatakan Polri netral dalam Pilakda serentak 2020. Kami akan pastikan netralitas," tegas Martuani.


Terkait kesiapan Pilkada secara teknis, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin melaporkan, pihaknya telah menyosialisasikan tahapan Pilkada serentak 2020 melalui berbagai media, termasuk pendidikan pemilih kepada kaum disabilitas. 


Sedangkan anggaran disiapkan sebesar Rp655,383 Miliar berupa dana hibah serta dana tambahan khusus untuk Covid-19 dari APBN sebesar Rp246,596 Miliar yang juga sudah disampaikan serta dibelanjakan (APD).


"Adapun jumlah pemilih (daftar pemilh tetap/DPT), sebanyak 6.138630 orang. Sedangkan yang belum memiliki KTP Elektronik sebanyak 138.648 pemilih," sebut Herdensi.


Dari segi pengawasan, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan juga menyampaikan bahwa anggaran yang ada pada penyelenggara ini sebesar Rp245,845 milyar dengan tambahan anggaran dari APBN untuk Covid-19 sebesar Rp20 milyar.


Namun disampaikan Syafrida, persoalan rekrutmen pengawas di lapangan adalah penetapan batas usia, yakni paling rendah umur 25 tahun. 


Hal itu kemudian menjadi kendala, karena banyak yang tingkat pendidikannya di bawah SMA, sehingga membuat pihaknya memberikan kesempatan bagi usia yang lebih muda, namun sudah mendapatkan hak pilih. (*)

KOMENTAR