--> Petani 2 Kampung di Siak Setuju Laksanakan PSR, Ini Catatannya | suluh sumatera

Petani 2 Kampung di Siak Setuju Laksanakan PSR, Ini Catatannya

Bagikan:

Petani 2 Kampung di Siak Setuju Laksanakan PSR, Ini Catatannya


SIAK


suluhsumatera : Salah satu Program Strategis Nasional Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tampak diminati petani dua kampung di Kab. Siak. 


Itu terlihat ketika Sekretaris DPRD Riau, H. Sugianto, SH bersama Dirut PT. Buana Orbit Sejahtera (BOS) yang kembali menyosialisasikan PSR dan reses di dua Kampung yang berada di Kab. Siak tersebut.


Sosialisasi pertama dilaksanakan di Kampung Sialang Palas, Kec. Lubuk Dalam. Kegiatan itu dihadiri Penghulu Kampung Sialang Palas, Nasio. 


Kemudian, di Kampung Kumbara Utama, Kec. Kerinci Kanan, yang dihadiri Penghulu Kampung Kumbara Utama, Suroso Hadi. 


Pada sosialisasi PSR dan reses di dua kampung itu, Anggota DPRD Riau Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjelaskan, PSR sangat membantu petani.


Hanya saja, sebut dia, banyak petani yang berkeluh kesah merasa terbebani dengan adanya tambahan hutang mereka, setiap melaksanakan PSR. 


"Keluhan yang saya terima paling banyak itu, petani sawit tidak mau menambah hutang lagi. Bila sudah menggunakan dana Rp30 juta per hektare tersebut," jelas Sugianto kepada media ini, disela-sela kegiatan. 


Menurut dia, jika dana Rp30 juta sudah cukup atau menambah sedikit saja dana untuk pengerjaan PSR, sudah seharusnya perusahaan yang bermitra jangan membebankan lagi petani.


"Awalnya saya juga tidak percaya bahwa dana PSR Rp25 juta sebelumnya, sekarang jadi Rp30 juta cukup untuk melaksanakan PSR tanpa menambah hutang petani. Kabanyakan dari petani setelah dijelaskan tanpa hutang lagi bersama PT. BOS petani semuanya ingin PSR di Siak," ungkapnya.


Sementara itu Dirut PT. BOS, Antoni mengatakan, pihaknya selalu komitmen untuk mengerjakan PSR secara profesional dan tidak memberatkan petani.


Dalam kebijakan tersebut dituliskan dua persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pekebun untuk mengajukan pencairan dana PSR.


"Pekebun sudah harus membentuk kelompok tani/Gapoktan/koperasi/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya, yang beranggotakan minimal 20 pekebun dengan hamparan minimal seluas 50 hektare per kelompok. Lahan anggota pekebun tersebut berada dalam jarak paling jauh 10 Km dilengkapi dengan peta berkordinat," jelasnya. 


Kemudian, pekebun sudah harus mengantongi KTP, KK, fotokopi scan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal) atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya serta titik kordinat yang dibantu petugas ukur dan GP Ansor.


"Dalam setiap pelaksanaan PSR di 4 Provinsi yakni Jambi, Sumbar, Sumut, dan Riau,  tidak pernah membebankan petani dengan menambah beban atau hutang. Justru, kami hadir membantu petani sesuai arahan bapak Anggota DPRD Riau kita Sugianto," pungkasnya.


Disisi lain dalam kegiatan tersebut, Sugianto memberikan bantuan bibit jeruk kepada petani dan langsung melakukan penanaman secara simbolis. (wan)

KOMENTAR