--> Wabup Padang Lawas, Buka Musrenbang RKPD 2022 | suluh sumatera

Wabup Padang Lawas, Buka Musrenbang RKPD 2022

Bagikan:

Wabup Padang Lawas, Buka Musrenbang RKPD 2022


PADANG LAWAS

suluhsumatera : Wakil Bupati (Wabup) Padang Lawas (Palas), dr. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, Cht, MM, MSi, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Palas tahun 2022, Kamis (25/03/2021), di Aula Hotel Syamsiah, Jl. Surapati, Kel. Sibuhuan, Kec. Barumun.


Pembukaan Musrembang RKPD terdebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Wabup dr. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu disaksikan Gubernur Sumut, H. Eddy Rahmayadi diwakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, M. Azhar Harahap, SP, MMA.


Hadir pada kegiatan itu, Ketua TP. PKK Palas Hj. Yusra Ali Sutan Harahap, Kapolres AKBP. Jarot YA, SIK, Kajari Teuku Herizal, SH, MH, sejumlah pimpinan OPD, Kepala Kantor Kemenag H. Abdul Manan, MA, Pabung Kodim 212/Ts Kapten ARH. Soleh Hasibuan, Anggota DPRD F. PAN Ir. Ikke Taken Hasibuan, MA, Ketua MUI H. Ismail Hasibuan, LC, tokoh masyarakat, tokoh agama, para Camat se Palas, dan undangan lainnya.


Wabup dr. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu mengatakan, Musrembang RKPD ini merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.


Wabup menerangkan, RKPD tahun 2022, merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kab. Palas, dengan mengusung tema, "Pemulihan Kesejahteraan Masyarakat di Dukung Dengan Peningkatan Kwalitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia".


"Musrenbang kabupaten masih ada rangkaian yaitu Musrenbang provinsi dan nasional, bertujuan untuk menyesuaikan antara rencana pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional," kata Wabup.


Terkait prioritas pengurangan angka pengangguran dengan penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing.


Selain itu, penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan, perwujudan ketahanan pangan dan energi serta pengurangan kesenjangan wilayah.


"Disisi lain, peningkatan kwalitas infrastruktur,pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mendukung kebijakan nasional dan provinsi," sebut Zarnawi.


Gubsu, H. Eddy Rahmayadi, diwakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut M. Azhar Harahap, SP, MMA mengatakan, Pemprov Sumut sudah menetapkan target sasaran makro pembangunan Sumut di Tahun 2022.


Tentang pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen, penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 6,72 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 8,40 persen, IPM meningkat menjadi 72,57, gini rasio menjadi laju inflasi kisaran 3,00, PDRB perkapita sebesar 39,18 juta, dan nilai tukar petani 114,7.


"Mari kita integrasikan prioritas pembangunan dalam konteks kewilayahan melalui harmonisasi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup," sebutnya. 


Sebelumnya, Plt. Kepala Bappeda Palas, M. Khaidir Harahap, ST dalam laporannya mengatakan, Pemkab Palas tetap konsisten berusaha meningkatkan kesejahteraan warga, pencapaian indikator-indikator makro Kab. Palas agar terus meningkat.


"Atas kondisi yang menyangkut indikator tersebut, ada beberapa isu strategis dan permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemkab Palas pada tahun 2022 yang menjadi tantangan dan harus diselesaikan," katanya.


Fokus utama kata dia, mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. 


"Pemulihan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis agropolitan, minapolitan, pariwisata, industri dan ekonomi kreatif," kata Khaidir.


Kemudian, penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, diupayakan melalui perlindungan sosial, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan peran pemerintah dan lembaga desa serta memutus mata rantai Covid-19.


Khaidir menambahkan, penyelenggaran pendidikan bermutu, meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dasar dan penyediaan perumahan layak bagi masyarakat, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi tanggap bencana melalui pemetaan serta pengendalian lingkungan. (sutan)

KOMENTAR