Surat Gubernur Sumbar Minta Sumbangan Diselidiki Polisi
JAKARTA
suluhsumatera : Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi terbelit kasus surat minta sumbangan.
Kini, Polda Sumbar sudah memeriksa Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri Matondang dan orang dekat Gubernur, Eri Santoso, terkait beredarnya surat permintaan sumbangan.
Dilansir dari laman detikcom, Rabu (25/8/2021), dalam pemeriksaan, Hansastri membenarkan surat yang beredar untuk membuat buku profil potensi Sumbar dan berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar.
"Iya. Kemarin Sekda sudah datang untuk dimintai keterangan. Dia mengakui surat itu berasal dari Bappeda," kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompolz Rico Fernanda kepada wartawan, Senin (23/8/2021).
Rico menyebutkan, Hansastri dan Eri datang memenuhi panggilan polisi, pada Minggu (22/8/2021). Mereka langsung dimintai keterangan oleh penyidik di Satreskrim Polresta Padang.
Hansastri sendiri masih menjabat sebagai Kepala Bappeda Sumbar saat surat permintaan sumbangan itu terbit. Namun ia mengaku tidak mengetahui soal tanda tangan Mahyeldi.
Sedangkan Eri Santoso mengaku dialah yang mengenalkan lima pelaku terduga kasus penipuan tersebut.
"ES mengaku sebagai orang yang mengenalkan lima pelaku, yang sebelumnya kita amankan itu, kepada Gubernur," jelas Rico.
Rico mengatakan hingga saat ini sudah 9 saksi yang diperiksa. Pihaknya belum memutuskan perlu atau tidaknya pemeriksaan terhadap Mahyeldi.
"Belum, Kita masih menyelidiki lebih dalam kasus dugaan penipuan ini," kata Rico.
Surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi untuk penerbitan buku profil, beredar luas.
Surat itu belum seluruhnya tersebar, karena polisi dengan cepat berhasil mengamankan surat-surat itu yang banyaknya lebih dari 3 dus.
Meski begitu, sudah ada 21 pihak yang mentransfer sejumlah uang karena adanya surat tersebut. Total uang yang sudah diperoleh para pengedar surat lebih dari Rp170 juta.
"Itu baru yang transfer, belum yang menyerahkan uang langsung. Bervariasi besarnya," kata Rico kepada detikcom, kemarin.
Dari dokumen yang diperoleh detikcom, ada 21 pihak yang sudah menyetorkan uangnya dengan besaran bervariasi, antara Rp8 juta hingga Rp20 juta.
Ke-21 pihak tersebut mulai dari perguruan tinggi terkenal hingga kampus kecil, perusahaan swasta, instansi pemerintah dan rumah sakit.
Sementara itu, nenyikapi kasus tersebut, PKS mengaku tidak menyiapkan pembelaan, karena sedang fokus pada program penanganan dampak Covid-19.
"Dalam satu bulan ini PKS Sumbar sedang fokus melaksanakan program kegiatan partai yang menjadi gerakan nasional, yakni gerakan pembagian 1 Juta masker dan pembagian 1,7 juta sembako untuk keluarga masyarakat terpapar Covid-19," kata Sekretaris DPW PKS Sumbar, Rahmat Saleh, kepada wartawan, Senin (23/8/2021).
Mahyeldi adalah Ketua DPW PKS Sumbar. Rahmat mengatakan saat ini DPW PKS Sumbar sedang berfokus pada program sosial.
"Energi dan pikiran kami di DPW PKS Sumbar tersita untuk menyukseskan 2 agenda gerakan sosial tersebut, dan tidak terlalu respons terhadap isu yang dialamatkan kepada pak Gubernur Sumbar," tambah Rahmat.
Meski demikian, Rahmat meminta Gubernur dapat memberdayakan anak buahnya di Pemprov Sumbar untuk menjelaskan kepada publik tentang berbagai polemik.
"Pak Gubernur harus memberdayakan seluruh kekuatan humas pemprov dan OPD terkait menjelaskan ini," kata dia.
Rahmat menilai tantangan Mahyeldi memimpin Sumbar memang tidak mudah. Apalagi, kata dia, ada lawan-lawan politik yang mengintai setiap kebijakan Mahyeldi.
"Sejak 6 bulan berjalan, memang PKS Sumbar melihat respons masyarakat begitu fokus melihat kebijakan-kebijakan pak Mahyeldi. Hal ini terjadi karena kondisi Covid-19 yang masih terjadi dan masa kepemimpinan begitu singkat sampai tahun politik 2024. Kedua faktor ini menjadi tantangan bagi dalam menjalankan pemerintahan. Setiap kebijakan sensitif akan dimanfaatkan oleh lawan politik untuk mengkritisi secara masif, baik di parlemen maupun opini media," katanya lagi. (*)
Comments