Walikota Pematangsiantar Hadiri Rakor Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se Sumut
PEMATANGSIANTAR
suluhsumatera : Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi membuka Rapat Kordinasi (Rakor) Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumut di Hotel Grand Aston City Hall, Medan, Senin (27/9/2021).
Pembukaan Rakor Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumut itu, ditandai dengan pemukulan gong, dilanjutkan diskusi bersama narasumber yakni, Gubernur Edy Rahmayadi, Kapolda Irjen. Pol. R. Z. Panca Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut IBN Wiswantanu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Kwinhatmaka.
Rakor diikuti para pesera yang terdiri dari, kepala daerah se-Sumut, termasuk Walikota Pematangsiantar bersama unsur Forkopimda.
Pada Rakor tersebut, Gubernur meminta kepada kepala daerah (walikota/bupati), untuk tidak ragu merealisasikan anggaran percepatan penanganan Covid-19.
Menurut Gubernur, percepatan realisasi anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut, usai dilanda pandemi Covid-19.
Edy memaparkan, dari 1 Januari hingga 24 September 2021, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mencapai 57,02 persen atau sekira 7,82 Trilyiun Rupiah.
Capaian itu meningkat 7,72 persen, setelah mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pada 18 Agustus 2021 lalu.
Percepatan serapan anggaran juga diikuti pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya, seperti Kab. Langkat 56,48 persen, Serdang Bedagai 55,76 persen, dan Tapanuli Tengah 55,63 persen, dengan total serapan anggaran APBD Sumut per 24 September mencapai 48,92 persen.
"Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih tiga bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran tetapi tepat dan benar, di sini kita berdiskusi dengan Kejatisu, Kapolda, BPK dan BPKP, jadi tidak ada lagi alasan takut," sebut Gubernur.
Gubernur pada diskusi itu juga menjelaskan, lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dan faktor alam.
Selain karena faktor alam, dia berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).
"Kelola keuangan yang baik, agar tidak ada SILPA, selain karena faktor alam ya seperti bencana atau yang lainnya sehingga program itu tidak bisa dijalankan, kalau karena SDM dan keragu-raguan itu bisa diatasi, karena itulah kita berkumpul di sini," pungkasnya.
Edy juga mengingatkan, selain APBD realisasi anggaran penanganan Covid-19 juga secepatnya dilakukan, per 18 September 2021, Sumut telah merealisasikan anggaran Covid-19 sebesar 50,7 persen atau sekitar 87,2 Milyiar Rupiah.
"Ini yang pengelola anggaran banyak takut dan ragu, seperti dikatakan oleh Kapolda dan Kajati bila tidak ada kesengajaan dan kelalaian dalam menggunakan anggaran ini, maka tidak ada yang perlu ditakutkan," jelasnya.
Pada Rakor tersebut, Kapolda, Irjen Pol. R. Z. Panca Putra Simanjuntak menegaskan, telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah dalam merealisasikan anggaran.
Hal itu, agar setiap kepala daerah terhindar dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran.
Kapolda mengatakan, Polda Sumut dalam melakukan tindakan, tidak langsung melakukan penangkapan, selalu dengan tahapan, seperti upaya awal, upaya preventif, memberi warning, evaluasi kemudian penegakan hukum.
"Sudah saya sampaikan kepada bawahan saya jangan menakuti-nakuti, dampingi, jika ada yang main-main boleh disampaikan kepada saya, ini demi kemajuan perekonomian Sumut, demi kesejahteraan rakyat, kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap, pasti ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya," pungkasnya.
Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, (Kajatisu), IBN Wiswantanu mengatakan, upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tetap menekan penyebaran Covid-19, menajalankan protokol kesehatan, dan percepatan vaksinasi saat ini menjadi senjata utama dalam menekan penyebaran wabah Covid-19 ini.
"Saat ini kita tidak ada lagi yang level 4, tetapi itu jangan membuat kita lengah, karena untuk memulihkan ekonomi kita tetap harus mengendalikan penyebaran covid-19," sebutnya. (syahru)
Comments