Tidak Punya Sikap Terhadap Banjir, Gubernur Kalbar Usir 20 Perusahaan Kelapa Sawit
PONTIANAK
suluhsumatera : Sebanyak 20 pihak perusahaan kelapa sawit diusir Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dari pertemuan yang digelar di kantornya.
Pengusiran terjadi karena pihak perusahaan tersebut tidak dapat memberikan sikap saat diminta membantu penanganan banjir di Kalbar.
Sutarmidji marah karena pihak perusahaan kelapa sawit hanya mengirimkan perwakilan yang tidak dapat mengambil keputusan terkait sikap perusahaan. Cerita tersebut diungkap Sutarmidji lewat akun Facebook-nya, Bang Midji.
"Kemarin saya undang 20-an perusahaan perkebunan sawit untuk membantu saudara kita yang terdampak banjir, tapi mereka enak aja jawab. Perusahaan mereka tidak di lokasi banjir, harus minta persetujuan atasan dan lain-lain, kesal saya ya saya usir aja," tulis Sutarmidji seperti dilihat, Rabu (10/11/2021), seperti dilansir dari laman detikcom.
Sutarmidji menilai pihak perusahaan sawit tidak peduli terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Dia menilai perkebunan sawit punya andil terhadap terjadinya banjir di Kalbar.
"Mereka ini tidak punya hati, sangat kurang peduli dengan masyarakat. Yang menderita mungkin akibat ulah mereka. Kalau mereka tidak peduli dengan masyarakat Kalbar, ya saya juga nggak peduli mereka ada atau tidak di Kalbar," ujarnya.
Sementara itu, elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim memuji sikap Sutarmidji dan menyarankannya membentuk tim khusus guna memeriksa perusahaan-perusahaan kelapa sawit.
Mulanya, Luqman mengapresiasi Sutarmidji. Ia menyebut pengusiran tersebut merupakan sikap tegas Sutarmidji.
"Sikap tidak peduli yang ditunjukkan perusahaan sawit terhadap penanganan masyarakat korban banjir tentu patut disayangkan. Apalagi, diakui ataupun tidak, banjir besar yang melanda Kabupaten Sintang dan beberapa daerah lain, salah satu penyebabnya adalah alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit," kata Luqman kepada detikcom, Rabu (10/11/2021).
Kemudian, ia meminta Sutarmidji untuk membentuk tim khusus untuk memantau sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sawit.
"Saya minta kepada Gubernur Kalbar untuk membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan sawit dan pertambangan di sana," ungkap Luqman.
Ia juga meminta kepada pemerintah pusat untuk menjadikan banjir di Kalbar sebagai prioritas bencana yang perlu ditangani. Penyelamatan warga di kawasan banjir harus dilakukan secara serius.
"Bantuan tempat pengungsian yang layak, bahan makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai dan kebutuhan hidup lainnya perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat," imbuhnya.
Luqman mewanti-wanti daerah yang rawan banjir agar bersiap menghadapi musim hujan.
Ia mengusulkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan BNPB berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi banjir susulan atau banjir yang lebih besar beberapa hari mendatang. (*)
Comments