AMSEB Minta Bappelitbang Sumut Transparan Terkait Rencana Aksi Pengelolaan Ekosistem Batangtoru
TAPANULI SELATAN
suluhsumatera : Aliansi Masyarakat Sipil Ekosistem Batangtoru (AMSEB) yang terdiri di dalamnya DPW SHI (Sarekat Hijau Indonesia) Sumatera Utara, JAMM (Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal), Komunitas Hatabosi Pemenang Kalpataru tahun 2020, Forum Kader Konservasi Alam Ekosistem Batangtoru (FKKAEBT), Green Tapanuli Indonesia (GTI), dan JAKER-EBT (Jaringan Kerja Antar Desa Ekosistem Batangtoru) meminta Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara (Provsu) terbuka ataupun transparan atas rencana aksi pengelolaan ekosistem batangtoru yang sudah dirapatkan beberapa kali.
Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara terkesan sangat tertutup atas rapat rencana aksi pengelolaan ekosistem batangtoru.
Hal itu ďisampaikan Erwin Pasaribu selaku Ketua Hatabosi, Minggu (06/08/2023).
Katanya, terlihat tidak dilibatkanya komunitas masyarakat lokal, komunitas Hatabosi pemenang kalpataru tahun 2020, dan lembaga-lembaga lokal yang telah banyak berbuat untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem Batangtoru.
“Kita tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat rencana aksi pengelolaan ekosistem Batangtoru yang dilaksanakan oleh Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara. Padahal kami dari Komunitas Hatabosi sebagai pemenang Kalpataru tahun 2020 dari KLHK RI sudah ratusan tahun berbuat dan melindungi sebagian bentang alam ekosistem Batangtoru. Kami telah menjaga 3000 Ha kawasan hutan dan sumber air untuk kebutuhan masyarakat dan persawahan masyarakat, tapi itu tidak dilihat oleh Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara. Kami sangat kecewa atas hal ini, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara terus menerus membahas hutan dan kami yang hidup di sepanjang ekosistem Batangtoru, tapi kami tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan rencana aksi ekosistem Batangtoru,” ujar Erwin.
Lanjutnya, pembuatan rencana aksi pengelolaan ekosistem Batangtoru yang dilaksanakan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara terkesan meniadakan peran-peran komunitas masyarakat lokal yang sudah banyak berbuat.
Seharusnya, sebut Erwin, rapat-rapat tersebut adalah konsultasi publik para pihak seharusnya pemangku kepentingan di sepanjang ekosistem Batangtoru harus dilibatkan dalam pembuatan rencana aksi pengelolaan ekosistem batangtoru, itulah bentuk dari transparansi ke publik.
Hal yang sama juga disampaikan, Hendra Hasibuan, selaku Ketua DPW SHI Sumatera Utara, yang juga salah satu inisiator komunitas Hatabosi sebagai pemenang kalpataru tahun 2020.
“Seharusnya Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara jangan terkesan tertutup dalam pembuatan rencana aksi pengelolaan ekosistem batangtoru, semua harus disampaikan secara terang dan jelas, karena perencanaan aksi harus durapatkan dengan matang dengan menghimpun semua masukan berbagai pihak termasuk masyarakat yang atau komunitas masyarakat yang ada di sepanjang ekosistem Batangtoru. Apalagi diketahui bahwa ekosistem Batangtoru yang meliputi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana ekosistem ini memiliki peran penting untuk keberlangsungan seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar dan di dalamnya,” jelas Hendra Hasibuan.
“Ekosistem ini juga memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan memiliki potensi ekowisata yang menarik. Belum lagi di sepanjang ekosistem Batangtoru juga terdapat hewan langka yang hanya ada di ekosistem Batangtoru, yakni Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis). Oleh karena itu, pembuatan rencana aksi pengelolaan ekosistem Batangtoru tidak cukup hanya untuk memenuhi dokumen saja,” tambahnya.
Disamping itu, Divisi Kampanye JAMM Indonesia meminta Gubernur Sumatera Utara agar mengevaluasi kinerja Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara yang telah meniadakan kepentingan rakyat atas ekosistem Batangtoru.
“Rakyat tidak boleh hanya dijadikan objek, rakyat harus juga dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan, memonitoring dan mengevalusi dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem Batangtoru. Jika rapat-rapat pembuatan rencama aksi pengelolaan ekosistem Batangtoru tetap dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat dan komunitas masyarakat lokal di epanjang ekosistem Batangtoru, kami meminta agar mencopot Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dari jabatannya,” ungkap Anwar Fauzi dari Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal. (baginda)
Comments