JaDi Ajak Masyarakat Awasi Begal Suara pada Pemilu 2024
KISARAN
suluhsumatera : Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumatera Utara(Sumut), Nazir Salim Manik mengaku banyak kasus kecurangan Pemiu terjadi di Sumut.
Hal Itu menjadi hal yang sangat dikhawatirkan oleh sejumlah penggiat demokrasi. Pasalnya, potensi kecurangan itu kerap terjadi akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).
Berdasarkan data yang diterima oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI), Sumut merupakan provinsi yang memiliki laporan ke DKPP dengan jumlah 49 aduan.
Hal ini, jauh lebih tinggi dari laporan KPU dan Bawaslu yang hanya memiliki 30 aduan saja. Dilansir dari instagram resmi DKPP RI, data tersebut diambil pertanggal 17 November 2023.
“Kalau dari data ini, kita sangat menyayangkan sekali. Kita (Sumatera Utara) menjadi aduan tertinggi dan melampaui pusat. Disini kita khawatirkan masyarakat tidak lagi percaya dengan demokrasi yang dilakukan 2024 mendatang,” ujar Nazir saat menggelar Diskusi Publik "Kawal Suara Pemilih, Lawan Begal Suara”, di Kisaran.
Salim mengajak kepada masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Asahan untuk menjaga hak suaranya dari para begal suara dalam Pemilu 2024.
“Perlunya kita awasi suara kita, kita khawatir ada begal suara di pemilu 2024 nanti. Kita harus menjaga sama-sama hak suara kita,” tegas mantan Anggota KPU Sumut ini.
Dengan cara mensosialisasikan dan mendorong masyarakat lebih mengawasi jalannya Pemilu, Nasir meminta agar masyarakat peran aktif dalam pengawasan.
“Kita ini semua mengawasi jalannya Pemilu. Bukan hanya petugas, kita semua harus mengawasi jalannya demokrasi,” ujar mantan komisioner KPUD Dairi ini.
Sementara itu, penggiat demokrasi Asahan, Ibnu Azhar Saragih mengaku, kecurangan di masyarakat dapat dideteksi. Namun, kecurangan yang ada dalam tubuh penyelenggara yang sulit untuk dideteksi.
Mantan komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Asahan periode 2018-2023 ini mengatakan, saat bertugas di Bawaslu, temuan-temuan tersebut sangat sulit diselidiki.
“Saya juga pernah di Bawaslu, temuan yang real di lapangan dapat terdeteksi. Yang dibadan penyelenggara ini yang sangat sulit kita dalami. Sudah terdeteksi, namun tidak dapat cukup bukti,” kata Ibnu.
Ibnu juga menyinggung terkait lemahnya Bawaslu periode 2023-2028 yang melihat Kota Kisaran dipenuhi dengan poster Caleg dan Parpol yang semraut.
“Dari hal terkecil saja, poster dan APK itu lihat di kota, melintang sana-sini, ada yang dipasang di pohon. Saya dapat info ini sudah dilaporkan, dan sudah diajukan. Memang, Bawaslu bukan eksekutor, Pemkab lah melalui Satpol PP yang mengeksekusi,” ujarnya.
Ibnu juga berharap, Pemilu tahun 2024 dapat berjalan lancar dan damai tanpa adanya kecurangan.
Ia meminta kepada masyarakat agar saling mengawasi jalannya Pemilu agar mendapatkan pemimpin yang adil agar Indonesia makmur. (dri)
Comments