Pemkab Simalungun Bersama Kpw BI Pematangsiantar Gelar Rakor HLM TPID
PEMATANGSIANTAR
suluhsumatera : Untuk pengendalian inflasi yang cenderung mengalami kenaikan menjelang Hari Besar Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar high level meeting bersama Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Pematangsiantar.
Rapat Koordinasi (Rakor) HLM TPID ini dilaksanakan, Rabu (6/12/2023), di Ruang Rapat Kpw Bank Indonesia Pematangsiantar, yang dipimpin oleh Wakil Bupati Simalungun, H. Zonny Waldi, diikuti dari berbagai unsur strategis pengendalian daerah, diantaranya BI, Perum Bulog, BPS, Ketua DPRD Simalungun, Kapolres Simalungun, PT. Pertamina, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Simalungun serta beberapa unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Simalungun.
Pada Rakor HLM TPID ini, Wakil Bupati Simalungun, H. Zonny Waldi mengatakan, Pemkab Simalungun telah melakukan semaksimal mungkin dalam hal meningkatkan kinerja guna mensejahterakan masyarakat Simalungun.
Wakil Bupati Simalungun ini berharap, dari Rakor HLM TPID ini, dapat merancang dan menyepakati pola dan aksi tindakan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga serta kelancaran transportasi menyambut Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Saya berharap, kepada seluruh tim dan instansi vertikal serta perangkat daerah, untuk melakukan langkah- langkah strategis, respontif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi Inflasi dan permasalahan yang muncul dalam menyambut Nataru,” sebut Wakil Bupati Zonny Waldi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Abdul Haris, pada Rakor HML TPID ini mengatakan, dalam rangka pengendalian Inflasi, penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah harus terus disinergikan.
Selain itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Pematang Siantar, Abdul Haris juga mengatakan, keterlibatan efektif dari seluruh perangkat daerah untuk mendukung realisasi APBD juga merupakan bagian dari upaya pengendalian Inflasi dari aspek anggaran.
“Penetapan belanja dan pendapatan yang seimbang dapat mencegah ketidakstabilan ekonomi yang mampu memicu Inflasi, realisasi APBD yang tepat memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” sebut Abdul Haris.
Abdul Haris juga mengatakan, penguatan pengendalian Inflasi di daerah perlu dilakukan baik dari sisi permintaan maupun penawaran.
Langkah-langkah konkret penguatan tersebut yaitu mendukung ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli serta pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi operasi pasar (pasar murah), penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, penguatan kerjasma antar daerah, fasilitas distribusi pangan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi digitalisasi dan data pangan serta penguatan koordinasi dan komunikasi antar instansi daerah.
Sementara itu, Kapolres Simalungun, AKBP Ronald F. C. Sipayung mengatakan, dengan makukan monitoring lapangan dan imbauan kepada para pelaku usaha merupakan langkah-langkah yang Polri ambil dalam hal memastikan ketersediaan pangan dan terkendalinya harga.
“Ketersediaan pasokan aman dan jalur distribusi tidak terhambat dan terus mendorong peningkatan kerjasama antar daerah,” sebut Kapolres Simalungun, AKBP. Ronald F. C. Sipayung. (syahru)
Comments