NIP Sebagai PPPK Dibatalkan Kemenkes, 532 Bidan Pendidik se Indonesia Kecewa
KOTAPINANG
suhsumatera : Sebanyak 532 Bidan Pendidik seluruh Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 lalu, merasa dikecewakan oleh Kementerian Kesehatan.
Bagaimana tidak, belum lama ini Nomor Induk Pegawai (NIP) mereka telah dibatalkan untuk diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bukan itu saja, sejumlah NIP dan SK D4 Bidan Pendidik yang sudah diterbitkan pun ditarik kembali.
“Kami se Indonesia ada 532 orang dan di Kalteng ada 16 orang yang dinyatakan lulus pada tahun 2023 lalu. Tapi penerbitan NIP kami dibatalkan oleh Kemenkes. Beberapa yang NIP dan SK nya sudah diterbitkan juga ditarik kembali,” kata salah seorang Bidan Pendidik di Kalimantan Tengah kepada suluhsumatera, Selasa (23/4/2024).
Akibat pembatalan itu kata dia, basib mereka menjadi tidak jelas, karena statusnya sudah berubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Padahal mereka sudah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun, dan sangat mengharapkan diangkat sebagai PPPK.
“Kami berharap NIP dan SK kami sebagai PPPK D4 Bidan Pendidik diterbitkan. Kami juga menolak afirmasi tahun 2024,” katanya berharap.
Hal senada diutarakan salah seorang Bidan Pendidik di Sumatera Utara. Wanita ini mengaku, awalnya NIP tersebut sudah dalam proses penerbitan, namun dibatalkan, sehingga SK pengangkatan mereka pun tidak dapat diterbitkan pemerintah daerah tempatnya mengabdi selama betahun-tahun.
“Kami di Sumut ada 10 orang yang dinyatakan lulus. NIP sudah dalam proses penerbitan namun statusnya berubah menjadi TMS,” kata wanita tersebut.
Sebelumnya, Jumat (19/4/2024), para tenag D4 Bidan Pendidik seluruh Indonesia bersama dengan Gerakan Rakyat Pembela Nakes (GRPN), mahasiswa, dan masyarakat sipil unjuk rasa di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menuntut Kemenkes segera menerbitkan NIP dan Surat Keputusan (SK) lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tidak hanya orasi, massa yang dipimpin oleh Fritz Alor Boy itu juga nekat menutup jalan utama di depan Kantor Kemenkes lantaran aksi itu tidak diterima Menkes, Budi Sadikin dan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes), drg. Arianti Anaya. Penutupan jalan itu mengakibatkan macet sepanjang Jalan Raya Kuningan, Jakarta Selatan.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril membantah Kemenkes membatalkan NIP PPPK pelamar yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Bidan Pendidik tahun 2023.
Ia mengatakan, proses seleksi mereka memang tak memenuhi aturan yang ditetapkan Kemenkes dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN RB).
“Karena memang proses seleksi tak memenuhi aturan yang ditetapkan Kemenkes dan KemenPAN RB,” kata Syahril dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Kemenkes, Senin, 15 April 2024.
Menurut Syahril, para pelamar itu sebetulnya memang tidak memenuhi persyaratan. Kualifikasi D4 bidan pendidik, tidak termasuk dalam persyaratan kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional bidang kategori keahlian. Namun, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) justru meloloskan mereka.
“Total pelamar tak memenuhi syarat tapi diloloskan BKD itu sejumlah 445 orang,” ujarnya. (*/sya)
Comments