Ketua Fraksi PDI Perjuangan Labusel, Muhammad Mahfuddin Sepakat Status Bencana di Sumatera dan Aceh Ditingkatkan Menjadi Bencana Nasional

KOTAPINANG

suluhsumatera : Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Labuhanbatu Selatan (Labusel), Muhammad Mahfuddin, sepakat untuk menetapkan bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional.

Banjir bandang dan longsor yang terjadi di beberapa daerah Sumatera Utara, diantaranya Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, mendapat perhatian sejumlah pejabat tinggi negara dan melihat langsung tragedi yang terjadi pasca bencana, kerusakan parah yang terjadi seperti rumah warga yang hancur dan korban jiwa hingga saat ini mencapai ratusan.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai hari ini korban meninggal dunia mencapai 867 orang dan sekita 500 orang hilang belum ditemukan, 4.200 orang mengalami luka dan 835.000 orang mengungsi, dan 121.000 dirawat di rumah rusak.

“Kita melihat tragedi yang terjadi sudah sangat memprihatinkan, kita lihat kerusakan yang terjadi dan korban jiwa yang sudah sangat banyak, sudah saatnya pemerintah menetapkan ini menjadi bencana nasional,” sebut Mahfuddin kepada wartawan, Minggu (7/12/2025).

Politisi muda PDI Perjuangan Labusel ini juga menyebut, pemerintah terkesan lamban dalam menangani dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, roda ekonomi semakin terpuruk di lokasi maupun di daerah yang terdampak karena akses terputus, penyaluran BBM juga terhenti yang menimbulkan kelangkaan BBM. Kondisi ini juga diperparah dengan mahalnya harga bahan pokok. 

Muhammad Mahfuddin juga menyampaikan rasa empati dan duka yang mendalam atas bencana yang terjadi, menurutnya ini bukan lagi bencana lokal namun sudah sudah bencana dengan skala besar.

“Percepatan pembangunan melalui anggaran APBN ini sangat efektif demi pemulihan pasca bencana yang terjadi,” tambahnya. 

Ia menegaskan, peristiwa ini menjadi titik fokus pemerintah yang tidak dapat diabaikan karena menyangkut masalah kemanusiaan.

“Bantuan juga harus tepat sasaran, jangan ada yang kenyang dan ada yang lapar, masyarakat sangat membutuhkan hal itu, masyarakat membutuhkan pemerintah  yang menjadi sandaran dan harapan rakyat,” tutupnya.

(Kevin Sinaga)