LIRA Tegaskan, Pemilukada Langsung Amanat Konstitusi

BOGOR

suluhsumatera : Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menegaskan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung oleh rakyat merupakan amanat konstitusi. 

Penegasan ini menjadi salah satu rekomendasi utama yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II LIRA yang digelar pada 16–18 Januari 2026 di Bogor, Jawa Barat.

Rakernas II LIRA mengusung tema “Ormas dan Pemerintah: Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nasional”, dan dihadiri ratusan pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA dari seluruh Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh.

Pengukuhan Badan Otonom Perluas Jaringan Gerakan

Dalam rangkaian Rakernas, LIRA juga mengukuhkan seluruh pimpinan pusat badan otonom DPP LIRA, yakni Pemuda LIRA, Perempuan LIRA, Koperasi LIRA, Brigade LIRA, LBH LIRA, dan Jaringan Mahali. 

Pengukuhan ini diharapkan semakin memperluas jaringan organisasi hingga ke lapisan masyarakat paling bawah serta memperkuat daya jangkau advokasi rakyat di seluruh daerah.

Outbond Perkuat Soliditas Organisasi

Selain agenda rapat kerja dan sidang-sidang komisi, kegiatan Rakernas II juga diisi dengan kegiatan outbond untuk membangun kebersamaan dan kedekatan emosional antarpengurus, sebagai modal penting dalam menjaga soliditas organisasi di tengah dinamika sosial-politik nasional.

Narasumber Nasional Bahas Isu Mutakhir

Rakernas II LIRA menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang memberikan pandangan strategis terkait isu kebangsaan dan demokrasi, di antaranya Ilham Khoiri dari Harian Kompas, Adi Prayitno selaku pengamat politik, M. Isnur dari YLBHI, serta Saiful Mujani, pendiri SMRC.

Orasi Ilmiah Lemhannas: Sinergi Negara dan Civil Society

Kegiatan Rakernas ditutup dengan orasi ilmiah Gubernur Lemhannas RI, Tb. Ace Hasan Syadzily, yang memaparkan tantangan kebangsaan dalam perspektif geopolitik global.

Dalam orasinya, Ace Hasan menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil sebagai civil society yang kuat.

"Tidak semua urusan rakyat dapat diselesaikan oleh pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil adalah niscaya dan sangat penting bagi kemajuan bangsa,” tegasnya.

Pemilukada Langsung dan Penguatan Advokasi Rakyat

Salah satu rekomendasi penting Rakernas II LIRA adalah penegasan bahwa Pemilukada langsung merupakan amanah konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.

LIRA menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah solusi atas persoalan bangsa saat ini, termasuk persoalan ekonomi dan demokrasi lokal.

Selain itu, Rakernas juga merekomendasikan penguatan jaringan advokasi rakyat hingga ke struktur organisasi paling bawah serta mendorong optimalisasi media sosial sebagai sarana gerakan dan pendidikan publik.

Desakan Pembebasan Aktivis LIRA Kalteng

Rakernas II LIRA turut menyuarakan solidaritas terhadap salah satu pengurus LIRA Kalimantan Tengah, Hairil, yang diduga mengalami kriminalisasi karena membela rakyat dalam sengketa lahan sawit di wilayah Sampit. 

Forum Rakernas meminta Pengadilan Negeri Sampit membebaskan Hairil demi keadilan dan perlindungan terhadap pejuang hak-hak rakyat.

Penghargaan untuk Penggerak Daerah

Sebagai bentuk apresiasi, DPP LIRA memberikan awards kepada sejumlah DPW dan DPD LIRA yang dinilai berkontribusi besar dalam gerakan rakyat, antara lain DPW LIRA Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara, serta DPD Aceh Tenggara, Malang, dan Pekanbaru.

Penghargaan khusus juga diberikan kepada DPD LIRA Simalungun atas dedikasi almarhumah Mariani, yang hingga akhir hayatnya konsisten memperjuangkan hak rakyat meski harus berhadapan dengan kriminalisasi.

Dorong Pemerintah Buka Ruang Partisipasi Publik

Sejalan dengan tema Rakernas, LIRA menyerukan agar pemerintah membuka ruang partisipasi publik secara luas dan melibatkan organisasi kemasyarakatan secara substantif dalam pembangunan nasional.

LIRA menegaskan, keterlibatan rakyat tidak boleh bersifat artifisial dan seremonial semata, melainkan harus dibangun melalui kemitraan yang sejajar, terlebih di tengah situasi ekonomi dan politik global yang kian menantang.

(Baginda Ali Siregar)