GEMPUR Desak Bupati Tapsel Copot Kadinkes dan Kapus Pargarutan

TAPANULI SELATAN

suluhsumatera : Gerakan Mahasiswa Pemantau Uang Rakyat (GEMPUR) Tabagsel mendesak Bupati Tapanuli Selatan untuk segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dan Kepala Puskesmas (Kapus) Pargarutan. 

Desakan tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Bupati dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (19/02/2026), di Sipirok.

Aksi itu merupakan bentuk protes atas dugaan praktik korupsi berupa mark-up anggaran tahun 2025 yang disebut melibatkan oknum pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan.

Dugaan Persekongkolan dan Mark-Up Anggaran 2025

Dalam orasinya, Koordinator Aksi GEMPUR, Alpin Praja Tanjung, menyoroti dugaan persekongkolan antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Kepala Puskesmas Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur.

Menurutnya, dugaan tersebut berkaitan dengan praktik mark-up anggaran tahun 2025 yang dinilai merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan publik.

“Kami mendesak Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, untuk segera mencopot Kadis Kesehatan dan juga Kapus Pargarutan terkait dugaan mark-up anggaran tahun 2025,” tegas Alpin di hadapan massa aksi.

Tak hanya menuntut pencopotan jabatan, GEMPUR juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dugaan tersebut. 

Mereka turut mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tahun 2025 di Puskesmas Pargarutan.

“Kami juga meminta BPK untuk mengaudit secara menyeluruh anggaran tahun 2025 di Puskesmas Pargarutan agar semuanya terang benderang,” tambahnya.

Sempat Terjadi Kericuhan di Kantor Bupati

Aksi yang berlangsung di halaman Kantor Bupati sempat diwarnai ketegangan. 

Kericuhan dipicu ketika salah seorang anggota Satpol PP melarang massa mengambil foto di area lobi kantor.

Larangan tersebut memicu reaksi keras dari para demonstran. Massa menilai kantor pemerintahan merupakan fasilitas publik yang dibangun dari uang rakyat, sehingga tidak ada alasan untuk melarang warga menyampaikan aspirasi maupun mendokumentasikan kegiatan aksi.

“Ini kantor rakyat, dibangun dari uang pajak. Jangan larang kami berorasi dan mengambil foto,” sahut massa dengan nada tinggi.

Situasi sempat memanas, namun berkat pengawalan aparat dan komunikasi antara kedua belah pihak, kondisi kembali kondusif tanpa bentrokan fisik.

Dinkes dan Kejari Terima Aspirasi

Usai berorasi di Kantor Bupati, massa melanjutkan aksi ke Kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan. 

Di lokasi tersebut, GEMPUR diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Suryadi.

“Saya akan sampaikan ke pimpinan atas segala tuntutan yang disampaikan hari ini,” ujar Suryadi di hadapan perwakilan massa.

Tak berhenti di situ, massa kemudian bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan. 

Setibanya di lokasi, perwakilan Kejari menerima massa dan menerima secara resmi surat laporan dari GEMPUR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Alpin berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas seremonial, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

“Kami tidak ingin ada pembiaran. Jika tidak ada respons, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tutupnya.

(Baginda Ali Siregar)