Setahun Fery-Syahdian Pimpin Labusel, Dinilai Pro Rakyat

KOTAPINANG

suluhsumatera : Sudah setahun Fery Sahputra Simatupang, SH dan Syahdian Purba Siboro, SH menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labusel, sejak dilantik, pada 20 Februari 2025 lalu.

Selama setahun terakhir, meski dengan minimnya anggaran, Fery-Syahdian perlahan-lahan mulai menata daerah otonomi baru yang dimekarkan dari Kab. Labuhanbatu, sejak 2008 ini. 

Beragam kebijakan pun ditaja pasangan kepala daerah yang pada Pilkada 2024 lalu diusung Partai Perindo, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Golkar ini untuk mewujudkan visi-misi.

Aktifis Labusel, Irpan Ripai Nasution pun menilai, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Fery-Syahdian selama ini cukup pro rakyat.

"Saya kira sejauh ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan Fery-Syahdian cukup pro pada kepentingan masyarakat, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan," katanya kepada wartawan, baru-baru ini.

Merampungkan Jembatan Sungai Barumun II dan Melanjutkan Pembangunan Ringroad

Bukan tanpa alasan, alumnus HMI ini menyebut, diawal-awal pemerintahannya, Fery Simatupang dan Syahdian Purba dihadapkan pada kebijakan efesiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini berujung pada refocusing anggaran, karena dana yang tersedia tidak dapat menutupi beragam kegiatan yang telah diproyeksikan.

Ditengah tantangan tersebut lanjutnya, Fery sapaan akrab bupati kelahiran Kotapinang 11 Februari 1985 ini memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana pembangunan Jembatan Sungai Barumun II dan Jalan Lingkar Kotapinang, dengan alokasi anggaran lebih kurang Rp40 milyar. 

"Sudah hampir lima tahun kedua proyek ini mangkrak. Selain itu, ringroad merupakan satu diantara solusi untuk mengatasi kemacetan di pusat kota dan kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di Jalan Bukit, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang," terangnya.

"Awalnya keputusan ini sempat menjadi sorotan, terlebih banyak kegiatan yang dinilai lebih penting, justru terpaksa dihapus karena efesiensi. Hasilnya, Jembatan Sungai Barumun II akhirnya rampung dan Jalan Lingkar Kotapinang pun kini sudah dapat dilintasi masyarakat, meski kontruksinya masih sebatas perkerasan," katanya menimpali.

Irpan Ripai Nasution. Foto: Istimewa/suluhsumatera.

Mengganti Direktur RSUD Kotapinang

Irpan menyebut, kebijakan Fery Simatupang dan Syahdian Purba kembali menyita perhatian publik saat mengganti Direktur RSUD Kotapinang, dengan menunjuk dr. Lisa Purba sebagai pelaksana menggantikan dr. Ridwan.

"Banyak pihak apatis atas keputusan ini," paparnya.

Syukurnya sebut Irpan, berbagai gejolak ini ternyata tidak menyurutkan langkah Fery-Syahdian untuk melakukan perubahan besar di RSUD Kotapinang, dan kepercayaan itu tetap diberikan kepada dr. Lisa.

"Pasca pergantian pucuk pimpinan tersebut, layaknya jamur di musim hujan, beragam masalah pun akhirnya bermunculan satu persatu, mulai dari tunggakan insentif, kekosongan obat, peralatan rusak, pelayanan buruk, dan lain sebagainya," ujarnya.

Berbagai permasalahan itu pun mengundang kehadiran tim Ombudsman RI melakukan penilaian maladministrasi di rumah sakit yang beralaman di Jalan Istana tersebut.

"Berbagai permasalahan ini menjadi pekerjaan khusus bagi dr. Lisa dan jajaran untuk membenahi," timpalnya.

Lapangan SBBK Bangkitan UKM dan Bahagiakan Masyarakat

Lebih jauh Irpan mengatakan, ditengah keterbatasan anggaran, jelas sulit bagi Pemkab untuk menumbuhkan UKM, apa lagi membangun sektor pariwisata sebagai sarana hiburan bagi masyarakat.

Mungkin inilah kata dia, yang menjadi salah satu alasan Bupati Fery Simatupang membuka akses bagi masyarakat untuk berusaha di Lapangan SBBK Kotapinang, pada smester pertama memerintah bersama Wakil Bupati Syahdian Purba.

"Kebijakan tersebut ternyata cukup membuahkan hasil baik, meski banyak kritik berdatangan akibat kerusakan yang terjadi pada rumput dan sejumlah fasilitas di lapangan yang menjadi landmark Kab. Labusel ini," tambahnya pula.

Saat ini, terdapat puluhan pelaku UKM yang berusaha di seputaran Lapangan SBBK Kotapinang, mulai dari jajanan, makanan, minuman, hingga permainan anak-anak.

Tidak hanya semata sebagai lapangan tempat upacara dan hajatan Pemkab lainnya, kini Lapangan SBBK pun berubah menjadi sarana hiburan, yang saban hari dipadati warga dari berbagai daerah di Kab. Labusel.

Pertahankan Opini WTP dari BPK RI

Irpan pun mengapresiasi, pada tahun pertama memerintah, Fery-Syahdian berhasil mempertahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. 

Meki Opini WTP bukan prestasi melainkan kewajiban, menurutnya ini menjadi indikator penting yang menunjukkan laporan keuangan pemerintah disusun secara wajar, akuntabel, dan sesuai standar, mencerminkan tata kelola keuangan yang baik. 

"Opini WTP ini menegaskan akuntabilitas dan transparansi, meskipun bukan jaminan mutlak bebas korupsi atau efektivitas kinerja di lapangan," pungkasnya.

Irpan mengakui, sulit menilai kinerja pemerintah daerah hanya dalam kurun waktu satu tahun. Namun menurutnya, dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan, cukup untuk melihat gambaran bagaimana akselarasi pemerintahan Fery bersama Syahdian.

Anggota DPRD Labusel, Ruslan Tambak, SSOs, MIkom. Foto: Istimwa/suluhsumatera.

Begini Kata Anggota DPRD Labusel, Ruslan Tambak

Pandangan berbeda diutarakan Anggota DPRD Kab. Labusel dari Fraksi Partai Hanura, Ruslan Tambak. Menurutnya, kinerja Fery-Syahdian selama setahun ini banyak catatan, baik yang plus maupun minus.

Ruslan menilai permasalahan dasar yang jadi perhatian banyak masyarakat, yakni hingga kini belum terlihat kinerja-kinerja maksimal, seperti infrastruktur jalan, layanan kesehatan khususnya rumah sakit, dan sarana-prasarana juga kualitas pendidikan yang masih banyak masalah. 

"Termasuk masalah-masalah kekinian di tengah masyarakat, seperti penyalahgunaan Narkoba, maraknya pencurian khususnya kelapa sawit, dan judi online yang merajalela," katanya.

Demikian halnya dengan politik anggaran, menurut Ruslan belum menunjukkan ke arah positif. Pertama, jelasnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang anjlok akibat Transfer ke Daerah (TKD) terjun bebas, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jalan di tempat.

"Belum terlihat ada upaya serius untuk meningkatkan APBD. Soal pengelolaan (penyusunan dan penyerapan) anggaran juga belum menguntungkan masyarakat. Pengelolaan anggaran kita belum sehat. Maksudnya, anggaran masih banyak yang menguntungkan pejabat, bukan masyarakat. Bisa dilihat dalam APBD, berapa untuk operasional dan berapa untuk masyarakat langsung," jelasnya.

Meski begitu, mantan Pemimpin Redaksi salah satu media online nasional ini mengapresiasi langkah Fery-Syahdian yang terus mengupayakan kedisiplinan para aparatur dan pegawai di lingkungan Pemkab, yang muaranya pada peningkatan pelayanan publik.

Selain itu kata dia, untuk UMKM dan olahraga pun Fery-Syahdian perlu mendapat apresiasi, seperti, menghidupkan ruang publik SBBK di Kotapinang, yang saat ini ramai dengan kegiatan olahraga dan bergeliatnya UMKM.

"Diharapkan, ruang seperti ini juga dibuat di kecamatan lain," imbuhnya.

Ruslan pun berharap, kedepannya Fery bersama Syahdian dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintahannya, sehingga dapat menjawab harapan masyarakat, setidak-tidaknya memenuhi visi dan misi pada Pilkada 2024 lalu. (*/sya)