Diduga Tidak Profesional Lakukan Rapid Test, Sekretaris HMI Cabang Batam Kecam Klinik KF
BATAM
suluhsumatera : Sekretaris HMI Cabang Batam, M. Yasin Fahriza mengecam industri farmasi KF yang diduga tidak profesional dalam menjalan pemeriksaan kesehatan menggunakan metode rapid test, untuk keperluan penyeberangan di Pelabuhan Punggur, Batam, Kepuluan Riau (Kepri).
Pasalnya, keteledoran itu dinilainya sudah sangat merugikan terhadap calon penumpang.
Kekecewaan itu diungkapkan Yasin kepada wartawan, Selasa (28/07/2020).
Dia mengalami peristiwa tidak mengenakkan terkait layanan pemeriksaan kesehatan, pada Minggu, 26 Juli 2020 di Pelabuhan Punggur, Kota Batam.
Hari itu Yasin akan melakukan perjalanan dari Batam menuju Sei Selari Riau dengan menumpang kapal.
Sebagai syaratnya, penumpang harus memiliki surat keterangan bebas Covid-19.
Karena terlanjur percaya pada klinik berlogo KF yang ada di pelabuhan itu, Yasin pun ke klinik tersebut untuk memeriksakan dirinya (rapid test).
Hasil rapid test yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik KF menunjukkan ia Reaktif.
Namun anehnya kata dia, pada surat keterangan hasil rapid test yang dikeluarkan oleh pihak klinik KF itu ditemukan, tanda tangan dokter yang dibubuhkan pada surat tersebut merupakan hasil scan, bukan tanda tangan basah.
Sehingga ia pun curiga bahwa dokter tersebut sebenarnya tidak berada di klinik.
Tidak puas dan curiga dengan hasil yang dikeluarkan tersebut, dia pun mencari klinik lain yang diyakini serius mengurus pasien untuk dilakukan rapid test.
Setelah melakukan pemeriksaan ulang, hasil rapid test yang dilakukan di klinik berlogo IDI itu menunjukkan Non Reaktif.
Meski sudah memiliki diagnosa Non Reaktif, perjalanan Yasin pun terpaksa tertunda, karena kapal tujuan Sei Selati sudah melepas tali, sehingga ia pun ditolak petugas pelabuhan untuk ikut berangkat mengggunakan kapal.
Yasin menyebutkan, dari pengalaman itu membuktikan, Covid-19 semakin dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntuangan.
Menurutnya, syarat mendapatkan hasil rapid test betul-betul dijadikan sebagai proyek unggulan saat ini.
Pasalnya sebut dia, setiap orang yang ingin di rapid test harus membayar Rp150 ribu/orang.
Jika penumpang kapal dari Batam Menuju Kuala Tungkal Jambi dan menuju Pelabuhan Sei Selari Riau berjumlah lebih kurang 100 orang/hari lanjutnya, maka pihak klinik bertugas di pelabuhan akan mendapatkan uang puluhan juta rupiah, hanya bermodal kertas.
Sebenarnya kata dia, bagi penumpang yang akan berangkat dari pelabuhan yang menggunakan jasa klinik di pelabuhan untuk rapid test itu tidak menjadi masalah, asalkan pihak klinik yg memeriksa darah pasien betul-betul menjalankan sesuai SOP dan hasil rapid test itu betul-betul dijelaskan dalam surat resmi yg berlogo klinik, kemudian betul-betul ditandatangani oleh dokter yang bertugas.
Tapi kenyataannya kata dia, nahas menimpa dirinya. Ia gagal berangkat melanjutkan perjalanan dari Batam menuju Sei Selari Riau, akibat hasil rapid test yang dinilai tidak akurat.
"Ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Hal ini dapat memicu gejolak lebih besar kedepannya antar masyarakat, antar penumpang dengan pihak-pihak terkait di pelabuhan," paparnya.
Karenanya dia meminta Walikota Batam yang juga Kepala BP Batam, agar mengusir KF dari Kota Batam. Dia pun meminta Walikota menutup semua apotek dan klinik KF dari Kota Batam.
"Meminta Walikota Batam agar menyeleksi klinik yang layak dan berkualitas di Kota Batam untuk ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan se Kota Batam. Mohon segera mundur dari jabatan Kepala BP Batam, jika tidak serius mengurusi pelabuhan di Kota Batam. Meminta kepada Walikota melakukan Sidak ke pelabuhan-pelabuhan se Kota Batam," tandasnya. (*/ril)
Comments