--> Ngbalin Bilang, Yang Minta Jokowi Turun dan Perusuh Sampah Demokrasi | suluh sumatera

Ngbalin Bilang, Yang Minta Jokowi Turun dan Perusuh Sampah Demokrasi

Bagikan:

Ngbalin Bilang, Yang Minta Jokowi Turun dan Perusuh Sampah Demokrasi


JAKARTA


suluhsumatera : Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyebut oknum-oknum dalam demonstrasi UU Cipta Kerja yang meminta Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mundur dan para perusuh sebagai sampah demokrasi.


Dilansir dari laman detikcom, Rabu (14/10/2020), Ngabalin mengatakan, dalam mengukur kebenaran informasi tidak hanya cukup menggunakan mata dan telinga, tapi juga dengan hati. Dia kemudian menyinggung salah satu ayat dalam Alquran.


"Jadi, demonstrasi itu dilakukan, kalau teman-teman menyebutkan demonstrasi itu untuk menyampaikan pandangan dan pikiran seperti yang sekarang ini mereka teriakkan, penjelasan apa yang kurang terkait dengan UU Cipta Kerja," kata Ngabalin saat berbincang dengan detikcom, Selasa (13/10/2020).


"Makanya di Instagram itu kan bang Ali tulis bahwa kalau ukurannya hati, kemudian mereka tidak pakai hati untuk mengukur sebuah informasi yang datang... Kan menurut Alquran itu kan, kalau teman-teman ini paham agama, menurut Alquran itu kan, di surat Al-A'raf itu ayat 179, kan Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak mengerti dengan hatinya, mereka yang tidak menggunakan matanya, mereka tidak menggunakan kupingnya untuk menemukan suatu kebenaran, maka mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak," imbuhnya menjelaskan.


Setelah itu, Ngabalin menyebut pendemo yang meminta Jokowi mundur dan para perusuh sebagai sampah demokrasi. 


Dia heran dengan pendemo. Sebab, ujung-ujungnya malah meminta Jokowi mundur.


"Terus demonstrasi apa yang mereka mau pakai. Berteriak atas nama kemerdekaan mengemukakan pendapat, Pasal 28 UUD 1945 atau mereka mau pakai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, kemudian berteriak-teriak meminta presiden mundur, sampah namanya itu. Itu yang abang bilang sampah. Belum lagi para perusuh," tegas Ngabalin.


"Itu namanya sampah demokrasi namanya. Tujuan apa mereka maksud. Berteriak atas nama UU Cipta Kerja, tapi ujung-ujungnya berteriak presiden mundur, minta presiden mundur. Lu siapa? Mulut-mulut sampah, mulut-mulut comberan. Lu siapa sih? Emang kau siapa, organisasi apa kau. Mau sok-sok minta presiden mundur," sambung dia.


Ngabalin juga meyakini ada oknum yang menunggangi aksi buruh dan mahasiswa dalam menolak UU Cipta Kerja. 


Namun mantan anggota DPR RI itu menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk mengusutnya.


"Pasti, pasti ada yang menunggangi. Mau dalam negeri, mau luar negeri, ada semua yang menunggangi," terang Ngabalin.


"Karena begini, polisi kan lagi bekerja ini. Polisi lagi bekerja. Polisi itu kan lembaga negara. Dia bekerja secara profesional. Dia bekerja di atas aturan hukum dan perundang-undangan yang ada. Kalau kita nggak perlu percaya polisi, terus Polri, terus kita mau percaya polisi apa.

Polisi tidur," lanjut dia menjawab pertanyaan siapa oknum yang menunggangi aksi buruh dan mahasiswa.


Lebih lanjut, Ngabalin menekankan UU Cipta Kerja merupakan suatu legacy dari Jokowi. Dia menyebut UU Cipta Kerja sebagai legacy Jokowi untuk generasi yang akan datang.


"Jokowi itu menabrak 32 tahun tirani yang dibangun selama ini. Jokowi itu membuat suatu legacy untuk generasi yang akan datang. Beliau ingin mengakhiri masa kepemimpinan kepresidenannya 10 tahun ini dengan meninggalkan suatu legacy yang terbaik," sebutnya.


Diberitakan sebelumnya, massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang terdiri atas Persaudaraan Alumni (PA) 212 dkk menyampaikan aspirasinya dalam unjuk rasa di patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, siang tadi. 


Salah satu tuntutan ANAK NKRI, yakni meminta Presiden Jokowi mundur, karena menjadi aktor di balik pengesahan UU Cipta Kerja.


"Beberapa waktu lalu, kawan kita dari buruh, dari mahasiswa, mereka menuntut membatalkan omnibus law digagalkan. Sebagian masih menyatakan bilang omnibus law itu kesalahan DPR. Bukan hanya itu kesalahan legislatif, tetapi biangnya eksekutif," teriak perwakilan dari FPI DKI Jakarta, Salman Al Farisi, dari atas mobil komando FPI, di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, siang tadi.


"Oleh karena itu, tidak ada pilihan kecuali kita meminta untuk Bapak Jokowi mundur. Betul," imbuhnya. (*)

KOMENTAR