--> Diduga Pungli Pembuatan SKT, Oknum Kades di Asahan Kena OTT | suluh sumatera

Diduga Pungli Pembuatan SKT, Oknum Kades di Asahan Kena OTT

Bagikan:

Diduga Pungli Pembuatan SKT, Oknum Kades Sei Kopas Asahan Kena OTT


KISARAN


suluhsumatera : Polres Asahan dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap DN, 46 oknum Kepala Desa (Kades) di Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab Asahan, Selasa (16/2/2021) lalu.


Penangkapan yang dilakukan polisi di Rumah Makan Minang, Jalan Sisingamangaraja, Kisaran itu, diduga kuat terkait kasus pungutan liar atas penerbitan surat keterangan ganti rugi tanah (SKT).


Anehnya, pasca penangkapan itu, Polres Asahan terkesan menutup-nutupi kasus OTT tersebut. Pasalnya, penangkapan yang sudah dilakukan seminggu lebih itu, tidak dapat diekspos media.


"Memang benar, Kades Sei Kopas, kena OTT, pada Selasa lalu. Namun kasusnya masih Sidik," ujar Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP. Rahmadani, SH, MH ketika dikonfirmasi, Selasa,(23/2/2021), melalui selulernya sekira pukul 11.33 WIB.


Namun begitupun, kata Kasat Reskrim, kasus OTT yang menjerat Kades itu masih dilakukan gelar perkara di Polres.


"Nanti perkembangannya akan kita gelar dan kita konferensi pers di Mapolres Asahan," imbuh Rahmadani tanpa menjelaskan kronologis penangkapan dan TKP serta kasus apa yang menjerat Kades tersebut.


Terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Asahan, Manten Aperio Simbolon, SH ketika dikonfirmasi, Selasa (23/2/2021) melalui selulernya, membenarkan adanya Kades yang merupakan anggota asosiasi yang dipimpinnya kena OTT Polres Asahan, Minggu lalu.


"Benar, ada Kades Sei Kopas, Kec. Bandar Pasir Mandoge yang kena OTT oleh polres Asahan, terkait kasus penerbitan SKT," ujar Manten.


Namun begitupun, sambung Kades Buntu Pane itu, pihaknya akan melakukan pembelaan hukum dengan memberikan pengacara untuk mendampingi DN.


Manten juga berharap kepada seluruh Kades di Kab. Asahan, agar selalu berhati-hati dan meminta kepada seluruh Kades dibawah naungan APDESI, supaya tidak meminta imbalan dalam setiap pengurusan apapun di desa masing masing.


"Biar jangan ada lagi kasus OTT yang melibatkan Kades. Saya minta kepada seluruh Kades, untuk selalu tidak meminta imbalan kepada masyarakat dalam setiap pengurusan administrasi di desa masing masing," harap Manten. (dri)

KOMENTAR