--> Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang Reses di Labuhanbatu, Ini Katanya | suluh sumatera

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang Reses di Labuhanbatu, Ini Katanya

Bagikan:

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang Reses di Labuhanbatu, Ini Katanya


LABUHANBATU

suluhsumatera : Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Marwan Dasopang Reses di Kab. Labuhanbatu, temui sejumlah kelompok sosial, Kamis (18/2/2021).


Sebelumnya, Marwan menyambangi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 di Rantauprapat, bertatap muka dengan sejumlah guru merumuskan persoalan terkait pembentukan karakter melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ).


"Pembelajaran jarak jauh sebenarnya bisa, tapi transfer karakter itu tidak mudah. Kita khawatir sepuluh tahun kedepan kita kehilangan generasi terdidik," kata Marwan.


Maka, disaat pertemuannya bersama para guru di MTsN 1, Marwan menyampaikan harapannya agar guru dapat menemukan format untuk menyampaikan pesan moral kepada peserta didik melalui jarak jauh.


"Sebetulnya selain mentransfer ilmu itu, menyampaikan pesan moral itu bagaimana, membentuk karakter itu bagaimana, kalau bisa bagaimana, kalau tidak bisa jarak jauh bagaimana caranya menjumpai anak-anak itu," ucap Marwan.


"Itu masih dalam perumusan dan itu yang saya tanggap dari Pendidikan kita," kata Marwan menambahkan.


Sementara itu, pertemuannya dengan klompok-kelompok pemerhati masyarakat dan pegiat sosial di Kab. Labuhanbatu, Marwan soroti program sosial Perogram Keluarga Harapan (PKH) dan bagaimana implementasinya kepada masyarakat penerima.


"Ada namanya program PKH, bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu disantuni, dikasi bantuan sosialnya. Tapi kadang kelompok sosial ini datanya tidak baik, ada orang kaya ditandai dengan punya gedung dan kendaraan masih menerima PKH," ungkap Marwan.


Atas dasar tersebut, Marwan mengkhawatirkan dari hitungan jumlah kebocoran data yang tidak tepat sasaran menyebabkan uang negara hingga triliunan rupiah tidak efektif.


"Pertanyaannya ada berapa itu se Indonesia, kalau ada satu juta keluarga, itu keluarga rata rata mendapat lima juta pertahun, itu akumulasi dari anak sekolahan SD, SM itu lima juta pertahun. Lima juta rupiah kali satu juta keluarga berapa, lima triliun uang Negara tidak tepat sasaran," sebut Marwan.


Marwan berharap, melalui Kelompok-klompok yang ada memberikan informasi yang baik kepada Komisi VIII untuk dirundingkan kepada pemerintah, sehingga menghasilkan regulasi yang otomatis selektif untuk penerimanya.


"Saya kepingin informasi yang baik dari kelompok yang tadi, mendorong komisi delapan berunding dengan pemerintah membuat regulasi yang otomatis nanti. Kalau ada yang tidak layak lagi otomatis keluar, kira-kira begitu," harapnya.


Marwan mengatakan, alangkah baiknya uang  yang digambarkan lima triliun tidak tepat sasaran tersebut dialihkan menjadi pemberdayaan dengan memanfaatkan sumberdaya dilingkungan keluarga miskin yang menjadi target penerima PKH.


"Diantara orang miskin itu ada yang pintar, hanya saja tidak mempunyai akses dipermodalan. Maka kita akan memilah mana masyarakat yang harus dibantu dan mana yang diberdayakan," kata Marwan.


Dalam kesempatan itu, Marwan juga menyampaikan rasa sukanya saat mengetahui ada kelompok yang sudah memahami karakter masyarakat penerima dana sosial dari pemerintah dan memisahkan mana yang diberdayakan dan mana yang harus disantuni.


"Saya senang tadi ada beberapa kelompok yang sudah mendampingi masyarakat dia sudah faham mana masyarakat yang butuh modal 20 juta Rupiah saja atau mana masyarakat yang harus dikasih makannya," ucap Marwan.


Marwan berharap, dimasa yang akan datang tidak ada lagi dana sosial yang tidak tepat sasaran yang berpotensi menciptakan kecemburuan sosial diantara masyarakat bawah.


"Mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran sehingga tidak ada lagi kecemburuan sosial saat melihat orang yang mampu dan memiliki kendaraan menerima dana sosial," ujarnya.


Selain klompok sosial, Marwan juga bertemu  dengan sejumlah pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Labuhanbatu, yang menyatakan ingin menjadikan landasan masyarakat dikawal dengan moral agama yang ikut terdampak oleh pandemi selain ekonomi.


Marwan menjelaskan, resesnya kali ini dekemas dengan acak, tidak tertuju dalam berbagai hal dan segala sesuatu yang disampaikan oleh konstituen akan ditampung nya dan akan dibawa ke senayan untuk dibahas Komisi VIII bersama pemerintah. (zain)

KOMENTAR