Yusril Akui Putusan MK Final dan Mengikat, Tapi Tidak dengan Keputusan KPU

LABUHANBATU

suluhsumatera : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengakui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dan mengikat, akan tetapi tidak untuk keputusan KPU.

Hal itu diungkapkannya saat mengulas masalah yang terjadi pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kab. Labusel tahun 2021 terhadap kliennya, yaitu Paslon Nomor Urut 03, Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar.

Putusan MK yang ia sebut sebagai "putusan gaya baru MK" dalam Pilkada Serentak 2020 itu, merupakan putusan akhir yang dinilai selain menimbulkan persoalan baru juga menimbulkan problema hukum.

"Putusan akhir MK itu bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum apapun untuk membatalkannya, Itu benar," terangnya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Selasa (4/5/2021).

Tetapi, lanjut Yusril, yang final dan mengikat tersebut merupakan amar putusan yang tidak lain adalah perintah kepada KPU agar melaksanakan PSU sesuai dengan putusan MK No. 58/PHP.BUB-XIX/2021.

"Apa yang final dan mengikat dalam putusan akhir sengketa Pilkada di 17 daerah itu. Amar putusan yang final dan mengikat itu tidak lain tidak bukan adalah perintah agar KPU melaksanakan PSU dan hasil PSU digabungkan dengan hasil suara yang tidak dibatalkan kemudian diumumkan KPU tanpa harus melapor ke MK. Yang final dan mengikat ya itu," kata Yusril menambahkan.

Lantas, kata Yusril, bagaimana dengan hasil PSU yang digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan itu, final dan mengikat atau tidak.

Yusril menegaskan, hasil PSU yang digabungkan dengan perolehan suara yang dibatalkan bukanlah putusan yang final dan mengikat, sebab itu merupakan produk dari penyelenggara Pemilu yang setiap keputusannya dapat diperkarakan.

"Jelas tidak, karena hasil PSU yang digabungkan dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan itu bukanlah putusan MK yang final dan mengikat, tetapi adalah semata-mata keputusan KPU sebagai penyelenggara Pemilu/badan tata usaha negara yang setiap keputusannya dapat diperkarakan di pengadilan," tandasnya.(zain)