Edy Rahmayadi Optimis, Ekonomi Sumut Tumbuh 2,4 Persen
MEDAN
suluhsumatera : APBD tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (29/11/2021), di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan.
Pengesahan itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.
Gubernur pada kesempatan itu meyakinkan anggota DPRD Sumut, pertumbuhan ekonomi, pada 2022, akan naik sebesar 2,4 persen.
Prediksi terdebut dilihat telah pulihnya beberapa sektor ekonomi yang didukung telah melandainya pandemi Covid-19 di daerah ini.
"Sebelum rapat ini, saya juga telah rapat dengan pakar ekonomi di Sumut, di antaranya Perwakilan Bank Indonesia Sumut, OJK, pengamat, pendidik serta lainnya, yang menyampaikan angin segar untuk mencapai target pada tahun 2022. Ekonomi kita diprediksi akan segera pulih diiringi semakin terkendalinya Covid-19," ucap Edy.
Mengenai pegesahan APBD 2022, Edy mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi DPRD Sumut.
Selanjutnya, Pemprov Sumut segara akan menyiapkan dokumen dan menyampaikan kepada Mendagri.
"Saya meminta pada seluruh OPD agar dapat melaksanakan dengan tertib seluruh anggaran sesuai dengan rancangan peraturan UU," katanya.
Sebelumnya, pada penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut, seluruh fraksi menerima dan menyetujui APBD tahun 2022 Sumut sebesar Rp12 triliun lebih, namun dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan.
Di antaranya Fraksi Golkar Sumut dengan juru bicaranya Syamsul Qomar yang menyoroti prioritas anggaran dalam mengedepankan penanggulangan dan meminimalisir bencana di Sumut.
Kemudian mengenai permasalahan tingkat pengangguran, dimana banyaknya pekerja di luar negri yang kembali ke Tanah Air akibat pendemi Covid-19.
Serta mendukung Pemprov Sumut untuk melakukan pembelian lahan Medan Club, Jalan Kartini Medan, untuk perluasan Kantor Gubernur.
Kemudian Fraksi PKS Sumut dengan juru bicaranya Cecep Wiwaha meminta Pemprov Sumut untuk meningkatkan belanja modal pada tahun berikutnya lebih dari 12 persen.
"Ini bentuk keseriusan pemerintah, karena pentingnya untuk kemaslahatan masyarakat yang mengharapkan dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah," katanya.
Fraksi PKS Sumut juga mengapresiasi Pemprov Sumut yang kembali menampung anggaran Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS) untuk 450 ribu rakyat miskin di Sumut.
"Ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah pada rakyat miskin," pungkasnya. (*)
Comments