Terkait Penggantian Kepala Desa, Warga Simangambat TB Geruduk Dinas PMD Madina

MANDAILING NATAL

suluhsumatera : Warga Simangambat, Kec. Tambangan, Mandailing Natal (Madina), menggeruduk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina, meminta Kepala Desanya tidak diganti.

Mereka tidak terima dengan adanya wacana pemerintah setempat yang akan menggantikan Kepala Desa, Muslih Lubis. 

Ada kurang lebih seratusan warga yang mendatangi kantor dinas tersebut untuk menolak pergantian itu.

"Selama ini tidak ada pembangunan di desa kami. Kami sudah terzolimi, desa kami ini jauh tertinggal dengan desa-desa lainnya. Kami mohon permintaan ini dikabulkan agar tidak terjadi konflik di desa kami," ungkap Isroil lubis, dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa tersebut kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).

Desa Simangambat, memiliki 184 KK. Mereka sepenuhnya mendukung Muslih Lubis sebagai Kepala Desanya. 

Sebab kurang lebih dua tahun saja menjabat, masyarakat telah merasakan adanya kebersamaan. 

Tidak hanya itu, pembangunan pun berjalan hingga mereka tidak menginginkan Muslih diganti sampai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.

Adanya wacana pergantian pejabat Kepala Desa itu dibenarkan Pl.t. Kepala Dinas PMD Madina, Parlin Lubis. 

Hal itu katanya, karena tuntutan organisasi. Sebab secara efektifitas tidak layak atau memungkinkan seorang pejabat menjabat tiga jabatan.

"Muslih ini menjabat Kasi di Kantor Camat Tambangan, Plt. Camat Pakantan dan juga pejabat Kepala Desa Simangambat Tambangan. Jadi sangat tidak layak, harus dihilangkan satu jabatannya karena Muslih juga bukan kepala desa definitif. Ini murni hak kewenangan bupati untuk menunjuk seseorang sesuai peraturan yang ada," kata Parlin.

Usai mendatangi Dinas PMD Madina, seratusan warga berencana menemui Bupati dan Wakil Bupati, namun karena tidak berada di tempat warga pun bergerak menuju Gedung DPRD Madina mencari dukungan.

Permasalahan ini pun direspon Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis. Bersama Wakil Ketua DPRD, Erwin Efendi Nasution dan anggota dewan dari Fraksi PKS, Budiman Borotan, sepakat akan memperjuangkan aspirasi tersebut.

"Pemerintah membuat keputusan pasti ada kajian. Kajian itu harus melihat kenyamanannya. Penolakan warga ini harus jadi pertimbangan pemerintah," ujar Erwin Lubis.

"Ini menjadi atensi kami untuk memanggil Kepala Dinas PMD terkait isu yang berkembang. Masih isu tapi masyarakat sudah datang ke DPRD," sambung Erwin, Wakil Ketua DPRD Madina. (ir)