Bupati Tapsel Teken Nota Kesèpahaman dengan BPIP RI
TAPANULI SELATAN
suluhsumatera : Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Dolly Pasaribu, SPt, MM menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (01/04/2022).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Dolly Pasaribu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala BPIP beserta jajaran, sekaligus berharap dengan nota kesepahaman tersebut, Pemkab Tapsel mampu menguatkan tatanan masyarakat yang Pancasilais.
Adapun tujuan penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan 14 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara adalah untuk mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan serta penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila maupun mendorong pengembangan kerja sama dalam rangka pengamanan nilai-nilai Pancasila.
Penandatanganan itu diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 14 kabupaten serta kota yang ada di Sumut, yakni Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kabz Batubara, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Toba, dan Walikota Medan serta Walikota Binjai.
Sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA, H. Agus Tripriyono, SE, MSi, AKCa menyampaikan, pembumian Pancasila kembali di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh BPIP, sudah tentu tidak dapat ditawar lagi.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah tentu menyambut baik langkah yang diambil oleh BPIP untuk membumingkan kembali nilai-nilai Pancasila di Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sumatera Utara," tegasnya.
Sedangkan Wakil Kepala BPIP, Hariyono mengatakan, Pancasila tidak hanya milik pemerintah pusat saja. Pancasila milik semua rakyat Indonesia.
Maka, kata Hariyono, melibatkan masyarakat melalui Jejaring Panca Mandala diharapkan dapat menyentuh langsung masyarakat lain.
"Pemerintah melibatkan ruang yang besar untuk partisipasi masyarakat, ini merupakan pendekatan yang strategis untuk mengefektifkan kegiatan program pembinaan ideologi Pancasila sampai ke akar rumput," kata Hariyono.
Menurut Hariyono, Pancasila harus dirawat terus menerus. Sehingga Pancasila tidak akan pernah hilang.
Sebagai informasi, sebutnya, Sumut adalah provinsi ke delapan di Indonesia yang membentuk Jejaring Panca Mandala.
"Jejaring Panca Mandala merupakan wadah untuk menjalin sinergi dengan semua pemangku kepentingan, yang diisi oleh lima unsur, yaitu pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, pers dan masyarakat," pungkas Hariyono. (baginda)
Comments