Pemkab Labuhanbatu Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Fasilitas Kesehatan

LABUHANBATU

suluhsumatera : Mewakili Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Labuhanbatu, Drs. Ikramsyah Putra, MM memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Faskes), Sarana Prasarana, dan Tenaga Kesehatan FKRTL dengan pemangku kepentingan bersama BPJS Kesehatan, Selasa (24/05/2022).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Cabang Tanjung Balai BPJS Kesehatan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten atau kota.

Rapat bertujuan untuk mencapai persamaan pemahaman tentang program JKN-KIS, mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam menyelesaikan kendala operasional di lapangan, memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan-pelayanan kesehatan. 

Ikramsyah mengatakan, banyak permasalahan, kekurangan, yang dapat dibenahi dalam rapat tersebut dengan positif thinking, bagaimana kekurangan itu dapat diperbaiki. 

"Karena Bupati kita juga seorang dokter, yang tentunya respon dengan masalah kesehatan, sehingga beliau memerintahkan Sekda untuk meningkatkan pelayanan kesehatan," ucapnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungbalai, dr. Lenny MArlina usai memberikan pemaparan mengharapkan dukungan dari Pemkab Labuhanbatu, Dinas Kesehatan, pimpinan rumah sakit dan instansi terkait dalam upaya pemenuhan sarana prasarana di rumah sakit pemerintah dan swasta.

Terutama untuk penyediaan sarana prasarana pendukung seperti laboratorium, radionlogi, IFRS, Pojok PRB, serta dukungan transformasi digital untuk antrian online, display tempat tidur, dan lain-lain.

Lenny juga mengharapkan dukungan instansi terkait untuk pemenuhan SDM tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), terutama kebutuhan dokter umum dan dokter gigi di FKTP milik pemerintah. 

Ia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak membuat regulasi.

"BPJS Kesehatan adalah badan keuangan non-Bank yang mencari dana untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu BPJS perlu masukan dari Pemda untuk perbaikan," jelas Lenny. (fikri)