Sorotan ke GIP, Aliansi Tabagsel Bersatu Dukung KPK Tuntaskan Kasus CSR BI-OJK

TAPANULI SELATAN 

suluhsumatera : Aliansi Tabagsel Bersatu menggelar unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) terkait skandal dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (26/8/2025). 

Dalam aksi itu, massa menyuarakan desakan agar Bupati Tapsel, GIP, memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Namun, kehadiran Gus Irawan tidak terpenuhi. 

Seorang pejabat yang menemui massa menyampaikan, GIP sedang sakit sehingga tidak dapat hadir di tengah demonstran.

Salah seorang orator, M. Hadi Susandra Lubis menegaskan, tujuan aksi adalah mempertanyakan sejauh mana keterkaitan GIP, yang sebelumnya merupakan Anggota DPR RI Komisi XI, dengan dugaan penerimaan dana CSR BI-OJK yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua mantan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 bernama Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka. Publik menuntut agar Gus Irawan juga memberi klarifikasi, mengingat namanya turut disebut dalam daftar yang beredar,” ujar Hadi.

Ia menegaskan, sebagai pejabat publik dan kepala daerah, GIP dituntut untuk bersikap transparan. 

Aliansi pun memperingatkan, jika tuntutan mereka diabaikan, maka langkah hukum lanjutan akan diambil sesuai UU No. 9 Tahun 1998, termasuk melaporkan permasalahan ini ke Polres.

Tokoh masyarakat Tapsel, Bangun Siregar, SH, dalam orasinya menyebut, kondisi Tapanuli Selatan saat ini “malala” (babak belur) akibat maraknya dugaan tindak pidana korupsi.

“Jika hari ini tidak ada jawaban, kami akan terus melakukan aksi berjilid-jilid bahkan sampai ke Jakarta. Kami siap mendatangi KPK langsung untuk mendukung penindakan kasus ini,” tegas Bangun.

Dukungan terhadap KPK juga disuarakan oleh Direktur Eksekutif Komunitas Pena Indonesia (KPI), Rahmad Parlindungan Nasution. 

Ia menilai KPK perlu menindaklanjuti pengakuan Satori yang menyebut sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI menerima dana CSR tersebut.

“Kami mendukung penuh pernyataan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, bahwa kasus ini akan terus didalami termasuk dugaan keterlibatan anggota dewan lainnya,” ujar Rahmad.

Aksi damai itu ditutup dengan pernyataan komitmen Aliansi Tabagsel Bersatu untuk terus mengawal kasus CSR BI-OJK hingga tuntas dan menegaskan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini.

(baginda)