Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Gus Irawan Disorot, Proyek Diduga Amburadul, KPK Diminta Turun Tangan

TAPANULI SELATAN

suluhsumatera : Refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat.

Dari perspektif pelaksanaan pembangunan proyek fisik Tahun Anggaran 2025, kepemimpinan dinilai belum menunjukkan hasil optimal dan bahkan terkesan gagal menjawab harapan publik.

Rampas Setia 08 Beberkan Temuan Lapangan

Ketua DPD Rampas Setia 08 Berdaulat Tapsek, Erijon Damanik, menegaskan bahwa penilaian tersebut bukan tanpa dasar.

Menurutnya, banyak proyek fisik strategis di Kabupaten Tapanuli Selatan yang diduga amburadul dan tidak selesai sesuai ketentuan kontrak.

“Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, sejumlah proyek fisik belum rampung meskipun masa kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana telah berakhir,” tegas Erijon.

Proyek Strategis Bernilai Miliaran Rupiah Disorot

Hasil pemantauan Rampas Setia 08 mengacu pada papan informasi proyek di lapangan. 

Sejumlah pekerjaan strategis diketahui telah melewati masa pelaksanaan, namun diduga belum tuntas, di antaranya:

• Pembangunan Gedung PICU

Nilai Kontrak: Rp2.450.000.000

Pelaksana: CV Perintis Kemerdekaan

Masa Kerja: 120 hari kalender (23 Juli–19 November 2025)

• Pembangunan Gedung NICU

Nilai Kontrak: Rp2.460.500.000

Pelaksana: CV Harapan Bunda

Masa Kerja: 120 hari kalender (23 Juli–19 November 2025)

• Pembangunan Gedung CT-Scan

Nilai Kontrak: Rp1.946.000.000

Pelaksana: CV Putra Sehati Mandiri

Masa Kerja: 120 hari kalender (23 Juli–19 November 2025)

Selain tiga proyek tersebut, Erijon menyebut masih banyak proyek lain yang kualitas pengerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi teknis (bestek).

Diduga Dikerjakan Asal Jadi, Media Sosial Jadi Bukti Awal

Rampas Setia 08 juga menyoroti maraknya proyek yang diduga dikerjakan asal jadi, seperti : 

• Pembangunan jalan dan jembatan
• Pembangunan jalan pemukiman 
• Pembangunan  Jalan Usaha Tani (JUT) 
• Pembangunan gedung sekolah dan pagar sekolah 
• Sorotan ke Dinas KB terkait layanan perencanaan keluarga dan edukasi
• Program Seribu Kolam diduga side efeknya belum berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Indikasi tersebut terlihat dari banyaknya unggahan dan dokumentasi di media sosial yang memperlihatkan pekerjaan tidak sesuai standar teknis serta ketidaksesuaian antara anggaran dan hasil fisik di lapangan.

Lemahnya Pengawasan Jadi Akar Persoalan

Menurut Erijon, kondisi ini diduga kuat dipicu lemahnya fungsi pengawasan.

Ia menyoroti peran konsultan pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), PPK, hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dinilai tidak menjalankan tugas pengendalian secara maksimal.

“Padahal pembangunan seharusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggerakkan ekonomi daerah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan sebagaimana amanat UUD 1945 dan target SDGs,” ujarnya.

Isu Balas Jasa Politik Pasca Pilkada Mengemuka

Lebih jauh, Erijon juga menyinggung dugaan lemahnya antisipasi pasca kemenangan Pilkada Serentak 2024.

Ia mengungkap adanya rumor kuat bahwa pada tahun pertama kepemimpinan, proyek-proyek diduga dikuasai oknum tertentu sebagai bentuk balas jasa politik.

"Beredar isu bahwa tim sukses atau pendukung tertentu diduga mendapat ‘jatah’ proyek, bahkan disinyalir ikut mengendalikan pelaksanaannya,” ungkapnya.

Aksi Unjuk Rasa Warnai Protes Publik

Seiring mencuatnya isu tersebut, sejumlah elemen masyarakat diketahui telah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati, kawasan perkantoran Sipirok.

Aksi tersebut menyoroti dugaan bagi-bagi proyek serta adanya oknum di luar struktur pemerintahan yang disinyalir ikut mengatur proyek-proyek pembangunan di Tapsel.

KPK Diminta Turun Tangan

Atas berbagai temuan dan kegelisahan publik tersebut, Rampas Setia 08 secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun tangan.

Penelusuran dan penindakan dinilai perlu dilakukan guna memastikan pembangunan di Tapanuli Selatan berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Erijon juga meminta ke pihak BPKP Provinsi Sumut untuk dalam melakukan audit dan pemeriksaan, agar DPD Rampas 08 Tapsel turut turun ke lapangan melakukan, atau membuktikan banyaknya proyek di Tapsel  yang diduga dikerjakan asal jadi.

"Hal itu sesuai dengan perintah Ketum Satu Komando Bersama, T. Helmi untuk seluruh DPD se Indonesia buat agar masyarakat terseyum", tandasnya.

(Baginda Ali Siregar)