Aneh! Pelantikan Pejabat di Pemko Padangsidimpuan Berlangsung Tertutup
PADANGSIDIMPUAN
suluhsumatera : Pelaksanaan pelantikan puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, pada Kamis (26/2/2026), menjadi sorotan tajam publik.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, tersebut digelar secara tertutup di aula kantor Wali Kota tanpa akses terbuka bagi awak media.
Akses Wartawan Dibatasi, Aula Dijaga Ketat
Sejumlah jurnalis dari media cetak maupun online yang hadir untuk melakukan peliputan hanya diperbolehkan menunggu di pelataran Kantor Wali Kota.
Informasi yang dihimpun, pintu utama aula pelantikan terkunci dari dalam, sementara akses pintu belakang dijaga ketat oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kondisi tersebut memicu tanda tanya di kalangan masyarakat, mengingat pelantikan pejabat publik merupakan agenda resmi pemerintahan yang seharusnya bersifat terbuka sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Tokoh Masyarakat Kritik Minimnya Keterbukaan
Tokoh masyarakat, G. Gultom, secara tegas menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan pelantikan yang dinilai minim keterbukaan informasi.
Menurutnya, pejabat yang dilantik nantinya akan menjalankan tugas pelayanan publik, sehingga proses pelantikannya juga patut diketahui masyarakat.
“Pejabat yang dilantik akan bekerja untuk masyarakat. Maka prosesnya juga harus diketahui masyarakat. Jangan sampai muncul kesan pemerintah alergi terhadap wartawan atau antikritik,” ujar Gultom.
Ia menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Pembatasan akses peliputan dinilai dapat mempersempit ruang transparansi serta memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Harapan Perbaikan Komunikasi Pemerintah
Meski menyampaikan kritik, Gultom menilai hal tersebut sebagai bentuk masukan konstruktif bagi pemerintah daerah.
Ia berharap Pemerintah Kota Padangsidimpuan dapat memperbaiki pola komunikasi publik dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan insan pers.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi agar pemerintahan berjalan lebih profesional, terbuka dan dipercaya rakyat,” tambahnya.
Masyarakat Soroti Minimnya Informasi Pelantikan
Sejumlah warga yang dimintai tanggapan juga menyampaikan keprihatinan atas terbatasnya informasi terkait pelantikan tersebut.
Mereka menilai keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan modern.
Sebagian masyarakat berpendapat, kegiatan resmi pemerintah terlebih menyangkut pengisian jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah maupun pejabat eselon III dan IV, seharusnya diumumkan secara terbuka, termasuk daftar nama pejabat yang dilantik.
Daftar Pejabat Dilantik Belum Diumumkan
Hingga berita ini diturunkan, media belum memperoleh daftar resmi nama-nama pejabat yang dilantik. Situasi ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa komunikasi Pemerintah Kota Padangsidimpuan masih perlu dibenahi.
Dalam tata kelola pemerintahan, memang terdapat aspek protokoler dan teknis yang menjadi kewenangan internal.
Namun demikian, hak masyarakat atas informasi tetap menjadi prinsip utama, mengingat pemerintahan daerah bekerja berdasarkan mandat rakyat.
Momentum Evaluasi Kepemimpinan Daerah
Pengamat menilai, apabila pola komunikasi tertutup terus terjadi, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah berpotensi mengalami penurunan secara bertahap.
Kritik yang muncul saat ini dinilai dapat menjadi momentum evaluasi bagi kepemimpinan Wali Kota Letnan Dalimunthe untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kemitraan dengan pers.
Pemko Padangsidimpuan Belum Berikan Penjelasan
Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. Letnan Dalimunthe, SKM, MKes saat dikonfirmasi beberapa awak media belum memberikan tanggapan terkait pelaksanaan pelantikan maupun nama-nama pejabat yang dilantik, pada Kamis (26/2/2026).
Hingga berita ini dikirim ke meja redaksi, pihak Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga belum menyampaikan informasi lanjutan.
(Baginda Ali Siregar)


Comments