Ketika Dadan Membisu, Jutaan Perut Tetap Menunggu

Oleh: Sulaiman Siregar

DI HALAMAN Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kamera para jurnalis tertuju pada satu sosok yang selama ini identik dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, berjalan mengenakan rompi tahanan dengan kedua tangan diborgol.

Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya.

Padahal, beberapa waktu sebelumnya publik masih melihatnya menjelaskan program MBG dengan penuh keyakinan. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia berbicara tentang target, capaian, dan harapan besar membangun generasi Indonesia yang lebih sehat.

Kini suasananya berbeda. Dadan memilih diam.

Namun ketika perhatian publik tertuju pada rompi tahanan yang dikenakannya, pikiran saya justru melayang ke Padangsidimpuan.

Saya teringat kepada Boru Siagian, seorang ibu berusia 46 tahun yang telah lima belas tahun membesarkan anak-anaknya seorang diri setelah ditinggal suami untuk selamanya.

Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, ia menjaga gerobak kecil di pinggir Jalan Merdeka. Rokok, air mineral, dan beberapa barang kebutuhan ringan menjadi sumber penghidupannya.

Dari penghasilan itulah ia membayar kontrakan rumah. Dari penghasilan itu pula ia membiayai dua anaknya yang masih bersekolah.

Saya juga teringat kepada Ismail Lubis, penarik becak bermotor yang telah dua belas tahun menghabiskan hari-harinya di jalanan. Pagi keluar rumah, malam baru pulang. Kadang-kadang, setelah seharian bekerja, uang yang dibawanya pulang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan paling dasar keluarganya.

Ketika saya bertanya apakah ia lelah menghadapi panas, hujan, dan kerasnya kehidupan, Ismail hanya tersenyum.

"Sudah biasa, Bang."

Kalimat sederhana itu menyimpan beban yang tidak ringan.

Di tengah berbagai persoalan yang kini membelit Badan Gizi Nasional, saya membayangkan anak-anak Boru Siagian dan Ismail Lubis. Bagi keluarga seperti mereka, Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar proyek pemerintah, bukan pula sekadar angka dalam laporan capaian.

Program itu adalah harapan.

Ia adalah satu porsi makanan bergizi yang mungkin tidak selalu mampu disediakan keluarga setiap hari.

Ia adalah bantuan nyata bagi orang tua yang berjuang dari pagi hingga malam demi mempertahankan kehidupan.

Karena itu, ketika dugaan persoalan tata kelola dan penyalahgunaan wewenang mencuat, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya nama seorang pejabat. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik.

Program MBG dibangun dengan tujuan mulia. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang lebih baik. Jutaan siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui menjadi penerima manfaatnya.

Di balik angka-angka itu terdapat wajah-wajah nyata. Ada anak tukang becak. Ada anak pedagang kecil. Ada anak buruh harian. Ada anak petani.

Mereka mungkin tidak memahami polemik tata kelola, audit internal, atau dugaan penyimpangan yang kini menjadi perhatian publik. Namun mereka merasakan langsung manfaat ketika makanan bergizi hadir di meja mereka.

Karena itu, apabila penyidikan menemukan adanya pelanggaran hukum, maka proses hukum harus berjalan secara transparan dan adil. Tidak boleh ada yang kebal hukum.

Namun pada saat yang sama, negara juga harus memastikan bahwa persoalan yang terjadi tidak mengganggu tujuan utama program ini.

Sebab rakyat kecil tidak boleh menjadi korban dari kesalahan tata kelola.

Publik tentu berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan hanya dapat dipulihkan melalui transparansi dan akuntabilitas.

Tetapi di atas semua itu, ada hal yang lebih penting untuk diingat.

Di luar gedung-gedung pemerintahan dan ruang pemeriksaan, masih ada jutaan orang tua yang berjuang setiap hari agar anak-anak mereka tetap bisa sekolah, tetap bisa makan, dan tetap memiliki masa depan.

Mereka tidak menunggu drama politik. Mereka tidak menunggu perdebatan elite. Mereka hanya berharap program yang dijanjikan negara benar-benar sampai kepada anak-anak mereka.

Dadan Hindayana mungkin membisu ketika berjalan menuju mobil tahanan. Namun kebutuhan anak-anak Indonesia tidak bisa ikut membisu. Mereka tetap harus makan. Mereka tetap harus tumbuh. Dan mereka tetap berhak memperoleh masa depan yang lebih baik.

Sebab pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya seorang pejabat, melainkan kemampuan negara menjaga amanah yang dipercayakan rakyat kepadanya. (*)

Penulis adalah Jurnalis yang bertugas di wilayah Tapanuli Bagian Selatan