Kabinet Bayangan Bakal Bayangi Kabinet Merah Putih?

suluhsumatera : Sejumlah akademisi dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang terbiasa bersuara lantang mengkritisi kebijakan pemerintah muncul dalam tampilan berbeda, di Jakarta, Senin (27/7/2026). 

Mereka yang menamakan diri sebagai Kabinet Bayangan tersebut sedang mengadakan rapat kabinet terbuka perdananya.

Agenda rapat diawali perkenalan para "menteri” kepada para wartawan yang dipandu Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia Ahmad Jilul, selaku Sekretaris Kabinet. 

Berikut nama-nama sosok yang berada dalam Kabinet Bayangan:

• Sekretaris Negara: Feri Amsari
• Perekonomian: Media Wahyudi
• Menteri Luar Negeri: Shofwan Al Banna
• Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa I.
• Kesehatan: Irma Hidayana
• Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul H.
• Hak Perempuan dan Kelompok Marjinal: Khoirunnisa N.
• Riset, Teknologi, dan Digital: Nenden Sekar A.
• Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik
• Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah
• Dalam Negeri dan Keamanan: Arman Suparman
• Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona
• Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira
• Pertahanan: Curie Maharani
• Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul Q. F.

Kabinet Bayangan bukan lembaga negara dan tidak memiliki kewenangan eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif. Mereka tidak dapat mengeluarkan kebijakan, menyusun anggaran negara, atau membuat peraturan yang mengikat masyarakat.

Fungsi utamanya adalah menjadi pengawas independen dari luar pemerintahan melalui riset, kritik, evaluasi, dan penyampaian alternatif kebijakan kepada publik.

Dalam waktu dekat, kelompok ini berencana merilis rapor kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan data, kajian, serta temuan lapangan yang mereka kumpulkan. 

Evaluasi tersebut diklaim akan menjadi salah satu produk utama Kabinet Bayangan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Kabinet bayangan (shadow cabinet) adalah kelompok penasihat atau pengawas yang meniru struktur kabinet pemerintah. 

Di negara-negara parlementer seperti Inggris, badan ini dibentuk oleh partai oposisi untuk mengkritik dan menyiapkan kebijakan pengganti. 

(*)