--> Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan NPHD Pilkada 2020 | suluh sumatera

Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan NPHD Pilkada 2020

Bagikan:

Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan NPHD Pilkada 2020


JAKARTA

suluhsumatera : Sebanyak 270 daerah yang menggelar Pilkada diminta untuk segera mencairkan Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020, sehingga tahapannya tidak terganggu.

"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini," ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya, Sabtu (06/06/2020), seperti dilansir dari laman detikcom.

Tito meminta kebijakan itu dalam rapat Koordinasi melalui video conference terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, Jumat (05/06/2020).

Mendagri meminta agar pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. 

Pasalnya kata dia, meski berskala kontestasi lokal, namun Pilkada di 270 dapat berimbas pada stabilitas politik nasional.

"Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah, tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama," kata Tito.

Setelah diputuskan pelaksanaan Pilkada jatuh pada 9 Desember 2020, tahapan Pilkada yang sempat tertunda akan dilanjutkan pada 15 Juni. 

Mendagri meminta penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama.

"Jadi, saya kira kesimpulan yang paling penting adalah 15 Juni ini sudah mulai tahapan, lanjutan tahapan dari yang tertunda bulan Maret lalu, menuju 9 Desember. Tolong dipertimbangkan teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi, kalau itu dipendekkan lagi maka implikasinya tahapan lanjutan sebetulnya masih bisa diundurkan awal Juli mungkin dengan adanya penghematan sekian hari," kata Tito.

"Otomatis dimanfaatkan waktu yang dipangkas itu untuk dipertajam lagi kegiatan-kegiatan yang memerlukan kegiatan misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data yang resiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu," sambungnya. (*)

KOMENTAR