--> Program PSR di Lahan Kelompok Tani Raih Kemenangan Bengkalis Dimulai | suluh sumatera

Program PSR di Lahan Kelompok Tani Raih Kemenangan Bengkalis Dimulai

Bagikan:

Program PSR di Lahan Kelompok Tani Raih Kemenangan Bengkalis Dimulai


BENGKALIS 

suluhsumatera : Tumbang perdana sebagai tanda dimulainya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di lahan perkebunan milik Kelompok Tani Raih Kemenangan, Desa Muara Dua, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, dimulai, Ahad (07/06/2020).

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Ketua Kelompok Tani Raih Kemenangan Idris, Kepala Desa Muara Dua Eko Riyono, salah seorang perwakilan PT. Guna Tata Wahana (GTW) Johanes, Pendamping Dinas Pertanian Sukanto, pemuka masyarakat, tokoh pemuda, dan Ormas.

Ketua Kelompok Tani Raih Kemenangan, Idris mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, Dinas Pertanian Bengkalis, Dinas Perkebunan Riau, Kementerian Pertanian, BPDPKS, atas terlaksananya kegiatan PSR ini.

"Sesuai dengan program Presiden, Jokowi program replanting dapat meningkatkan produksi kelapa sawit petani yang masih rendah untuk meningkatkan produktivitasnya. Terima kasih pak Presiden yang sudah membuat program PSR ini," ungkap Idris.

Sementara Kepala Desa Muara Dua, Eko Riyono menambahkan, untuk mendapat kan bantuan PSR ini pengecekan berkas administrasinya berlapis. 

Karena PSR kata dia, termasuk dalam Program Strategis Nasional. Menurutnya, verifikasi dimulai dari Dinas Pertanian Bengkalis, Dinas Perkebunan Riau, Kementerian  Pertanian dalam hal ini Dirjen Perkebunan RI, hingga BPDPKS.

"Untuk itu,  sesuai arahan pak Presiden, Jokowi, peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit menjadi sesuatu mendesak dan perlu dilakukan di Desa Muara Dua ini. Kami akan berupaya semaksimal mungkin mensukseskan program ini bersama seluruh masyarakat," jelasnya.

Sementara itu Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BPDPKS, Lerifardiyan menjelaskan, dana PSR bukan berasal dari APBD, sebab dana ini merupakan APBN yang masuk dalam  pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari PNBP Pungutan ekspor CPO dan turunannya.

Jadi kata dia, terkait dengan penyediaan bibit misalnya, itu sudah termasuk dalam dana BPDPKS untuk PSR sebesar Rp25 juta per hektare. Penyalurannya melalui bank.

"Saya tambahkan dan perjelas untuk pembelian bibit diharuskan bibit yang bersertifikat. Dan petani bebas memilih langsung bibit yang sesuai dengan kebutuhan. Perbankan menyalurkan dananya," ucap dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pernah menyampaikan kepada media, bahwa kriteria proyek strategis ini mempunyai peran terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, dampak positif terhadap lapangan kerja, terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga sustainability dari pada  lingkungan hidup.

"Selaras dengan sektor-sektor lain, terutama pembangunan infrastruktur dengan kawasan industri, kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan wisata, dan proyek didistribusikan secara nasional," ujarnya. (ril)

KOMENTAR