--> KPK Terima 1.082 Laporan Gratifikasi, 111 Berasal dari Pemkab dan Pemko | suluh sumatera

KPK Terima 1.082 Laporan Gratifikasi, 111 Berasal dari Pemkab dan Pemko

Bagikan:

KPK Terima 1.082 Laporan Gratifikasi, 111 Berasal dari Pemkab dan Pemko


JAKARTA


suluhsumatera : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.082 laporan penerimaan gratifikasi senilai total Rp14,6 miliar.


Bentuknya beragam, mulai dari uang, barang, makanan hingga hadiah pernikahan dan berbagai fasilitas lainnya. 


Plt. Jubir Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding mengatakan, jenis laporan yang paling banyak diterima berupa uang atau setara uang, yaitu berjumlah 487 laporan.


Sedangkan yang berjenis barang 336 laporan, kemudian yang berbentuk makanan 157 laporan, dan bersumber dari pernikahan baik berupa uang, kado barang dan karangan bunga 44 laporan.


"Untuk jenis fasilitas seperti tiket perjalanan, sponsorship, diskon, dan fasilitas lainnya total 58 laporan," ujarnya, Senin (20/07/2020).


Laporan gratifikasi terbanyak selama periode tersebut berasal dari kementerian, yaitu 383 laporan.


Disusul oleh BUMN 244 laporan, kemudian lembaga negara/lembaga pemerintah 214 laporan. 


Sementara pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi 130 laporan, pemerintah kabupaten/kota 111 laporan.


Sedangkan, medium pelaporan yang paling banyak digunakan untuk menyampaikan laporan adalah melalui aplikasi gratifikasi online (GOL) milik unit pengendali gratifikasi (UPG), berjumlah 489 laporan.


Selanjutnya, GOL individu 295 laporan, kemudian surat elektronik 199 laporan, surat/pos 47 laporan, datang langsung 46 laporan, dan medium lainnya seperti aplikasi Whatsapp 6 laporan.


"Pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," jelasnya.


Gratifikasi tersebut dianggap pemberian suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Ancaman pidananya, yaitu empat sampai dengan 20 tahun penjara dan denda dari Rp200 juta hingga Rp1 milyar.


Ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 12C.


KPK mengimbau kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang dilarang, pada kesempatan pertama.


Jika terpaksa menerima, laporan dapat disampaikan ke KPK melalui UPG pada instansi masing-masing atau melalui aplikasi GOL pada gawai pribadi dengan mengunduh aplikasi tersebut di Play Store atau App Store. 


Selain itu, pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirimkan surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. (wan)

KOMENTAR