--> Pokja Covid-19 Pilkada Labuhanbatu Dibentuk, Ketua KPU Labuhanbatu Jabat Ketua II | suluh sumatera

Pokja Covid-19 Pilkada Labuhanbatu Dibentuk, Ketua KPU Labuhanbatu Jabat Ketua II

Bagikan:

Pokja Covid-19 Pilkada Labuhanbatu Dibentuk, Ketua KPU Labuhanbatu Jabat Ketua II


RANTAUPRAPAT


suluhsumatera : Kelompok kerja (Pokja) Covid-19 peda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labuhanbatu tahun 2020 sudah terbentuk.


Pokja yang terbentuk dalam rapat koordinasi bersama seluruh stake holder terkait diantaranya Pemerintah Daerah, Bawaslu, KPU, dan unsur TNI/Polri di Kab. Labuhanbatu membahas tata cara pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.


Komisoner Divisi SDM-Parmas KPU Labuhanbatu, Zaffar Pohan mengatakan, dalam Pokja bentukan Bawaslu ini, KPU Labuhanbatu dalam struktur Pokja Ketua KPU Labuhanbatu Wahyudi tercatat sebagai Ketua II.


"Pembahasan Rakor kelompok kerja kemarin tata cara pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Ketua KPU Labuhanbatu sebagai Ketua II," kata Zaffar melalui keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).


Ketua Bawaslu Labuhanbatu menerangkan, Pokja ini merupakan wadah untuk pencegahan penyebaran pandemi saat pelaksanaan tahapan Pilkada, Desember 2020.


Selain berupaya melakukan pencegahan, juga merupakan tim gabungan sekaitan penegakan hukum bagi peserta Pilkada yang melakukan pelanggaran, terkhusus tidak menjunjung protokoler kesehatan yang telah ditetapkan.


"Artinya, selain melakukan pencegahan, Pokja juga akan dapat melakukan pengawasan penerapan Prokes hingga nantinya jika diperlukan dilakukan penindakan sesuai regulasi," terang Makmur.


Pokja yang telah terbentuk dengan struktur Ketua I, yakni Ketua Bawaslu kabupaten/kota, sambungnya, akan terus berkoordinasi, komunikasi yang intensif terhadap sesama Pokja sekaitan kegiatan masing-masing Paslon.


Jika nantinya ditemukan terdapat Paslon yang tidak memenuhi standar Prokes dalam pertemuan, maka akan dilakukan peringatan lisan. Jika tidak menyadarinya, selanjutnya dikeluarkan peringatan tertulis.


"Bisa juga dilakukan pembubaran pertemuan jika rangkaian kegiatannya tidak berstandar Prokes. Langkah terburuk, Pokja akan menerapkan hukum pidana sesuai aturan yang ada," terang Makmur lagi.


Untuk itu, lanjut Ketua Bawaslu, demi mencegah sebaran Covid-19, semua pihak harus bekerja sama, terkhusus Paslon ketika melangsungkan kegiatan. 


"Ini perlu dipahami bersama, ayo junjung protokoler kesehatan," ajaknya. (zain)

KOMENTAR