Warga Sungaikanan dan Silangkitang Keluhkan “Ninja Sawit” pada Reses Anggota DPRD Labusel, Ruslan Tambak

SUNGAIKANAN

suluhsumatera :  Anggota DPRD Kab. Labusel, Ruslan Tambak menggelar reses di enam lokasi di Kec. Sungaikanan dan Kec. Silangkitang, yakni Parimburan dan Sampean (Desa Sampean), Desa Batang Nadenggan, Desa Hutagodang, Kelurahan Langgapayung, serta Desa Mandalasena, pada Senin hingga Rabu 20-22 Januari.

Dalam reses tersebut, warga mengeluhkan sejumlah permasalahan, salah satunya terkait maraknya aksi pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit atau yang sering disebut “ninja sawit”.

“Hampir semua desa. Marak sekali,” ungkap Ruslan kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Legeslator yang terpilih pada Pemilu 2024 lalu ini menduga, maraknya pencurian TBS kelapa sawit ini karena peredaran Narkoba.

Menurutnya, Narkoba sudah masuk hingga ke dusun-dusun dan merusak moral para pelaku.

Politisi Partai Hanura ini pun mengatakan, semua masukan masyarakat itu telah ditampung. Ia pun mengaku akan berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan kepolisian. 

“Polisi harus jemput bola. Jangan hanya aduan. Para orang tua harus memantau anak-anaknya. Juga diharapkan pemangku adat agar dihidupkan. Ini banteng pertahanan terakhir. Pemerintah harus perhatikan ini. Juga, pemerintah desa jangan diam, dan harus ambil peran,” kata mantan jurnalis ini.

Selain masalah “ninja sawit” sebut Ruslan, permasalahan lain yang dikeluhkan warga, yakni infrastruktur jalan, sarana prasarana termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, dan olahraga. 

Kemudian lanjut dia, permasalahan listrik, carut-marut bantuan sosial, lapangan kerja, kenakalan remaja, sanitasi jalan, penerangan jalan, air bersih, juga soal sosial-keagamaan.

“Yang menonjol infrastruktur jalan, masih banyak yang belum tersentuh. Termasuk carut marut menerima manfaat Bansos, masih banyak yang tidak tepat,” imbuhnya.

Dikatakan, reses ini adalah forum menyerap aspirasi masyarakat, mendengarkan dan menampung masukan, unek-unek serta kritikan masyarakat. 

Menurutnya, semua masukan masyarakat itu akan dicatat dan akan disampaikan ke eksekutif agar dicari solusi dan dimasukkan dalam RKPD dan APBD. (*/sya)